DPR Minta KPUD Tak Main-Main Kerjakan Data Pemilih

Jakarta - Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa meminta agar KPU di Daerah (KPUD) memberi perhatian serius terhadap kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Kami khawatir, KPU bekerja benar. Tapi, kan belum tentu KPUD di kabupaten juga bekerja benar. Mungkin, karena malas atau sarat permainan akibat pesanan kelompok tertentu," tegas Agun di sela diskusi soal pemilu di Jakarta, Kamis (12/9).

Karena itulah, pihaknya meminta agar semua pihak secara teliti melakukan pengecekan terhadap data yang terdapat dalam DPT.

Berdasarkan penjelasan, pihaknya sudah meminta Kemendagri dan BPS berkoordinasi soal data penduduk dan ditemukan hasil sekitar 250 juta.

Setelah itu, data daftar pemilih di DP4 diserahkan ke KPU. Ternyata, belakangan justru ditemukan bahwa di data itu masih banyak nomor induk kependudukan (NIK) yang bermasalah.

Sebagian masih mencatumkan NIK ganda, di sisi lain ada penggunaan NIK yang berulang-ulang.

"Karena itulah, kami meminta pengecekan lagi dengan menyandingkan semua data termasuk DPS yang dari Depdagri," tandasnya.

Sebelumnya, KPU Pusat sendiri sudah sepakat menunda pengumuman DPT setelah didesak Komisi II DPR.