Akhir Drama Pembancuhan Kabinet

Pembancuhan kabinet ini rupanya ditanggapi beragam oleh partai-partai pendukung pemerintah

Setelah lama menanti, drama pembancuhan (reshuffle) menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 akhirnya selesai juga. Selasa (18/10) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan menteri, pejabat setingkat menteri, dan wakil menteri yang diganti atau digeser.

Setidaknya terdapat delapan nama yang diganti sementara beberapa lainnya hanya digeser. Mereka yang diganti antara lain Fadel Muhammad, Darwin Zahedy Saleh, Freddy Numberi, Patrialis Akbar, Mustafa Abu Bakar, Suharna Surapranata, dan Suharso Monoarfa.

Dari kedelapan nama itu, kecuali Mustafa Abu Bakar, tujuh nama lainnya merupakan perwakilan dari partai-partai koalisi Pemerintahan SBY.

Meski banyak yang menilai SBY bermain aman dengan mengganti menteri dengan calon dari partai yang sama, pembancuhan kabinet ini rupanya ditanggapi beragam oleh partai-partai pendukung pemerintah.

Demokrat yang kehilangan satu kursi di kabinet mengaku adem ayem. Partai yang diketuai Anas Urbaningrum itu justru mengatakan itu sebagai bentuk teladan politik bagi para mitranya.

"Partai Demokrat ingin memberi contoh. Beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Demokrat rela (kursi partainya) dikurangi satu," kata Menteri Sekretariat Negara, Sudi Silalahi mewakili presiden, Selasa (18/10).

Numberi dan Darwin adalah kader Partai Demokrat yang sebelumnya duduk sebagai menteri di kabinet SBY. Jatah keduanya hanya diganti oleh Amir Syamsuddin yang mengisi pos Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jika Demokrat menerima dengan legawa, tidak dengan PKS. Ditendangnya Suharna Surapranata dari Kementrian Negara Riset dan Teknologi membuat partai berlambang padi dan bulan sabit itu meradang.

Mereka menganggap SBY melanggar kontrak politik antara dua partai yang antara lain berisi pembagian jatah menteri di kabinet.

"Dan itu eksplisit kementrian a, b, c, d. Dan itu satu paket. Kalau ada perubahan, berarti menyangkut kontrak secara keseluruhan," ketus Mahfudz Siddik, Wakil Sekretaris Jenderal PKS.

Ia menyesalkan sikap SBY yang dinilai tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan pimpinan partai sebelum membancuh jajaran kabinet.

"Power sharing itu presiden harus konsultasi dengan pimpinan partai. Memang, presiden mengundang pimpinan partai ke Cikeas, tapi hanya menjelaskan pemikiran SBY tentang perombakan kabinet. Tidak menjelaskan spesifik pada partai-partai itu menteri mana saja yang kena reshuffle," sesal Siddik.

Meski demikian Siddik mengaku partainya akan bersidang di pertengahan November mendatang untuk menentukan langkah menanggapi pencopotan salah satu kadernya dari kabinet itu. Dia juga tidak menutup kemungkinan PKS akan beralih menjadi oposisi.

"Jadi Oposisi? Ya lihat nanti," ujar Siddik.

Reaksi tidak puas tidak hanya datang dari PKS. Golkar salah satu sekutu utama Demokrat juga menunjukan perangai yang sama.

Meski jatahnya di kabinet tidak berubah, Golkar menilai pergantian menteri tidak mencerminkan arah yang jelas hanya bersifat kosmetik.

"Faktanya tidak banyak perubahan yang terjadi. Selain hanya perputaran tempat, menteri baru yang muncul justru banyak yang aneh-aneh dan tidak jelas rekam jejaknya," utara Bambang Susatyo, Wakil Bendahara Golkar.

Satu-satunya kader Golkar yang terimbas pembancuhan kabinet adalah Fadel Muhammad yang sebelumnya menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia malah diganti oleh kader Golkar yang lain, Syarif Cicip Sutarjo.

Kasus Golkar, melengkapi drama pembancuhan kabinet itu, justru lebih unik lagi. Fadel yang digantikan oleh rekan separtainya seperti tidak menerima keputusan penggantian dirinya. Ia mempertanyakan keputusan presiden.

"Bilang ke semua media, Pak Fadel tidak tahu kok bisa keputusannya begitu," komentar Fadel melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta.

Sebelum mengeluarkan komentar itu Fadel sempat mendatangi Istana Negara tanpa diundang. Ia bahkan sempat dihadang oleh anggota pasukan pengaman presiden ketika mencoba masuk ke kediaman presiden itu.

Ia akhirnya berhasil masuk setelah menelpon seseorang dan keluar lagi 30 menit kemudian.

Pihak Istana sendiri mengaku SBY menolak bertemu Fadel karena sedang berbicara dengan Balthasar Kambuaya yang belakangan ditunjuk sebagai menteri negara lingkungan hidup.

Jika Golkar, PKS, dan Demokrat tampak memainkan peranan sentral dalam drama pembancuhan kabinet, tidak demikian dengan tiga partai koalisi lain. PPP, PAN, dan PKB tampak puas dengan keputusan presiden.

Meski demikian tampaknya terlalu dini untuk menilai langkah SBY mengganti dan menggeser menteri-menterinya. Seperti yang dikatakan oleh tokoh bangsa Solahuddin Wahid, untuk memberikan waktu bagi kabinet baru bekerja.

"Kita dapat menilai enam bulan atau setahun kemudian. Kalau seminggu kan ngggak mungkin," ujar Kiai yang sering disapa Gus Solah itu.

Meski demikian ia mewanti-wanti jika pembancuhan itu tidak membawa perbaikan maka SBY akan dinilai sebagai pemimpin yang gagal.

"Namun kalau tidak, ya berarti presiden gagal untuk membuat perbaikan," pungkas dia.