SBY Serukan Hentikan Lobi Anggaran

Banyak penggunakan APBN dan APBD yang belum maksimal, masih terjadikorupsi yang melibatkan oknum pemerintah pusat, pemerintah daerah dan DPR.

Dalam pidato pertamanya setelah pelantikan kabinet baru, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan tegas meminta jajaran pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghentikan praktik lobi yang tidak transparan dalam pembahasan anggaran negara.

"Saya melihat banyak penggunakan dana APBN dan APBD yang belum maksimal, masih terjadi praktik korupsi yang melibatkan oknum pemerintah pusat, pemerintah daerah dan DPR," katanya.

Presiden menginstruksikan, elemen pemerintah untuk membenahi perencanaan dan implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut dia, masih banyak pembangunan fasilitas perkantoran dan fasilitas pejabat negera di daerah yang terlalu mewah. untuk itu dia mengajak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan untuk bersama-sama menjaga keselamatan keuagan negara.

SBY juga kembali mengingatkan para menterinya bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama pemerintah. "Tidak adil kalau kita meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan ekonomi, tapi uang kita dijarah orang-orang yang tidak bertanggungjawab," katanya.

Dia menegaskan, korupsi harus tidak padang bulu baik itu yang melibatkan pejabat maupun tokoh politik. Masyarakat, LSM serta pers juga diminta turut melakukan fungsi pengawasan untuk pencegahan korupsi.  "Saya minta semua mencegah praktik-praktik mafia hukum," ujarnya.