Ketua Komisi II Dukung Kerja Sama KPU dan Lembaga Sandi Negara

Jakarta - Berbeda dengan politisi lain yang melihat bahwa kerja sama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Sandi Negara (Lemsanneg) sebagai hal negatif, Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar Sudarsa, justru mendukungnya.

Bagi Agun, kerja sama dengan Lemsanneg adalah wujud kreativitas KPU atas desakan semua pihak yang tak ingin kejadian di Pemilu 2009 lalu kembali terulang. Di antaranya adalah masalah data pemilih yang amburadul, serta surat suara resmi yang hilang di dalam kapal laut saat proses transportasi.

"Hal seperti ini yang merugikan kontestan pemilu. Ketika digugat di MK, tak bisa dibuktikan mana surat suara yang sah," kata Agun, di Jakarta, Selasa (1/10).

Menurut Agun, adalah hal jamak ketika hasil penghitungan penetapan suara kerap diwarnai dengan surat suara hilang dan dominannya surat suara yang palsu. Namun menurutnya, ketika ada proses persidangan hukum di MK, tak ada pegangan akhir berupa surat suara asli yang bisa dijadikan landasan.

"Kalau dulu surat suara cukup bila digunakan chip. Itu mahal harganya. Tapi ternyata saat dihadirkan di MK, yang palsu juga muncul," imbuhnya.

Dengan kerja sama KPU bersama Lemsanneg, menurut Agun lagi, chip di surat suara yang palsu bisa diidentfikasi dengan cepat. Sehingga, surat suara palsu tak bisa disimpan sebagai arsip pemilu. Itu juga sebabnya kerja sama KPU bukan dengan lembaga lain seperti Lembaga Arsip Negara (LAN), namun dengan Lemsanneg.

"Dengan Lemsanneg itu mereka bukan hanya mengarsipkan, tapi tahu betul keaslian dokumen atau tidak," tandasnya.

Kritik atas kerja sama KPU-Lemsanneg itu belakangan dikeluarkan oleh sejumlah politisi seperti dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Hanura. Pasalnya, proses penandatanganan MoU dinilai tak dilakukan secara transparan. Ditakutkan, kerja sama itu belum bisa menjamin kemungkinan ada oknum Lemsanneg yang "bermain-main" memanfaatkan kerja sama itu demi kepentingan parpol tertentu.