Ahok: Kalau Camat dan Lurah Butuh Uang, Cari Saya!

Jakarta - Dalam pertemuan dengan camat dan lurah di Balai Kota DKI, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan camat atau lurah yang tidak bekerja maksimal dan melakukan tindakan korupsi akan segera dipecat.

Menurutnya, bila camat atau lurah membutuhkan uang mendesak, lebih baik meminta bantuan dirinya. Ahok berjanji akan memberikan bantuan tersebut, asalkan para pamong praja ini tidak melakukan tindakan korupsi.

"Kalau anda, lurah dan camat butuh uang, cari saya. Dan saya akan bantu, asal jangan nyolong atau korupsi," kata Ahok dihadapan camat dan lurah se-DKI Jakarta di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (16/10).

Pemprov DKI tidak akan memberi peluang bagi pejabat atau pamong praja untuk melakukan tindakan korupsi. Peluang itu juga akan dipersempit dengan rencana pembuatan pakta integritas dan perjanjian tentang pemecatan lurah dan camat yang tidak bekerja maksimal.

"Jadi saat lurah atau camat dilantik, mereka akan menandatangani pakta integritas dan perjanjian pemecatan kalau tidak bekerja maksimal. Kami ingin kesejahteraan warga dapat semakin meningkat, khususnya di kelurahan maupun kecamatan," ujarnya.

Pihaknya juga bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengecek harta kekayaan para camat dan lurah. Serta alur pendapatan dan penerimaan camat dan lurah tersebut juga akan dipantau.

"Kami bekerja sama dengan BPK dan KPK untuk mencek kemana saja bapak dan ibu. Kami bisa mengecek kemana saja bapak dan ibu belanja bersama anak dan istri atau suami. Begitu juga bagi pengurus RT atau RW yang memalak atau parkir liar akan kami pecat. Kalau ada birokrat yang terjerat narkoba kita pecat saja," tegasnya.

Langkah ini dilakukan, lanjutnya, merupakan upaya Pemprov DKI melakukan pembenahan Kota Jakarta, termasuk didalamnya pembenahan pejabat dan PNS yang ada dalam tataran birokrasi Pemprov DKI.

Ahok menginstruksikan camat dan lurah harus melihat bagaimana kondisi wilayahnya dan mengenal potensi yang ada diwilayah masing-masing. Keduanya dapat dijadikan dasar untuk menentukan permasalahan yang terjadi diwilayahnya serta menjadi dasar untuk mencari solusinya.

"Bapak dan ibu harus berani dalam bekerja. Jangan takut di demo. Saya saja, mau didemo 1.000 orang, saya akan cuek. Saya bekerja dan tidak takut pada siapa pun. Saya cuma takut tidak mau bekerja. Karena otak, perut dan dompet warga DKI harus penuh," tukasnya.

Meskipun akar segala persoalan dalam reformasi birokrasi dalam Pemprov DKi hanya satu yaitu korupsi, namun menurut mantan Bupati Belitung Timur ini menilai selama menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, dia melihat budaya korupsi di jajaran Pemprov DKI mulai berkurang.

"Soal korupsi, kita bisa katakan berkurang. Yah wajar kalau saya juga ingin punya kapal pesiar dan kekayaan lainnya, tetapi tidak mungkin dilakukan dengan korupsi," imbuhnya.