Lobi Anggota Dewan, Para Kepala Daerah Beda Suara Soal Pilkada

Jakarta - RUU Pilkada masih digodok oleh Komisi II DPR, dimana perdebatan soal isu pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung atau oleh DPRD masih belum selesai diputuskan.

Di tengah itu, para kepala daerah aktif melobi DPR RI terkait isu yang sangat krusial tersebut. Salah satunya dilakukan oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Isran Noor, yang juga Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, hari ini dia ditemui oleh Isran.

"Saya berusaha dilobi agar pilkada dilakukan langsung oleh rakyat," kata Agun dalam diskusi bertajuk 'Dinasti Politik' di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/10).

Uniknya, kata Agun yang juga Politisi Partai Golkar itu, sikap Isran berbanding terbalik dengan kepala daerah lain yang ingin agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Hal itu dinyatakannya setelah mendengar langsung pernyataan Walikota Ternate Burhan Abdurrahman, yang juga hadir di diskusi itu. "Ini berbeda antara bos dan anak buahnya," imbuh Agun.

Sebelumnya dalam diskusi itu, Burhan secara terbuka memang menyatakan pihaknya mendukung bila RUU Pilkada mendorong pilkada dilakukan oleh DPRD seperti diusulkan Pemerintah.

Alasan dia, dari pengalamannya mengikuti pilkada di Ternate, pemilihan langsung sangat menguras tenaga, energi, dan biaya.

Bahkan pemenang sebenarnya pilkada bisa digantung-gantung oleh penantang yang memiliki kapital yang besar, dengan misalnya, menggugat ke MK. Padahal, rekapitulasi suara sebagai dasar pengajuan sengketa pilkada ke MK itu sebenarnya rekayasa sang calon yang kalah.

"Rekapitulasinya dibuat sendiri. Ini bisa dipermainkan calon yang punya uang. Karena mereka bisa seenaknya buat rekap sendiri. Ini membuang waktu," ujar dia.

"Tapi karena sistemnya memungkinkan demikian, ya bagaimana lagi. Tapi saya pikir sistem pemilihan di DPRD paling tepat."