Jokowi Instruksikan Pejabat Pemprov DKI Segera Laporkan Harta Kekayaan

Jakarta - Mendapat laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa masih ada 52 persen pejabat DKI yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan pejabat segera melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Hari ini, ya hari ini, saya akan perintahkan, saya akan instruksikan pejabat DKI yang belum menyerahkan LHKPN segera menyerahkannya kepada KPK. Tidak boleh tidak," tegasnya di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (30/10).

Sedikit membela bawahannya, Jokowi mengatakan keterlambatan para pejabat DKI menyerahkan LHKPN ke KPK karena mereka adalah pejabat-pejabat yang baru dilantik. Sehingga, mereka belum bisa menyerahkan LHKPN tersebut.

"Itu karena pejabat-pejabatnya baru dilantik. Wajah baru semua. Kadis baru, walikota baru. Tapi akan saya perintahkan segera. Hari ini kalau perlu mereka langsung menyerahkan LHKPNnya ke KPK. Tidak boleh ditunda-tunda lagi," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI harus bersyukur memiliki Gubernur DKI yang menentukan jabatan tidak berdasarkan titipan partai, setoran atau jaminan. Pemilihan benar-benar murni dilakukan berdasarkan hasil tes dan pertimbangan yang matang.

"Jadi kita tidak perlu takut lagi mau lapor ke siapa. Kalau terjadi apa-apa, kita ditekan, diperas, kalau dulu takut lapor. kalau sekarang, tidak perlu khawatir, karena Pak Gubernur dan saya tidak menerima setoran," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Ahok ini meminta PNS DKI tidak takut menolak ketika diajak untuk memainkan anggaran daerah. Kondisi tersebut segera laporkan ke dirinya, maka dia siap melawan.

"Saya mau kasih tahu PNS DKI, jangan pernah takut menolak orang ajak main. Laporkan kepada kami, kami siap untuk melawan. Kalau ada oknum minta setoran, jangan mau setor. Laporkan kepada kami kalau ada oknum yang minta setoran," tegasnya.