SBY Respon Surat Tony Abbott

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merespon surat balasan Perdana Menteri Australia, Tony Abott, soal isu penyadapan. Terdapat enam langkah yang disampaikan Presiden guna merespon surat tersebut. "Inilah saudara-saudara enam langkah yang sungguh-sungguh disertai niat baik atau goodwill untuk bertetangga dengan baik dan kemitraan strategis yang saling menguntungkan," kata Presiden SBY di kantor presiden, Jakarta, Selasa (26/11) malam.

Pertama, kata Presiden, yaitu menugasi Menteri Luar Negeri (Menlu) atau utusan khusus untuk mendiskusikan secara mendalam dan serius, termasuk isu-isu sensitif, juga hubungan bilateral Indonesia-Australia pascapenyadapan.

"Bagi saya ini prasyarat dan stepping stone serta rumusan protokol kerja sama bilateral yang saya usulkan dan sudah disetujui oleh PM Australia," kata presiden.

Kedua, setelah terjadi mutual understanding dan mutual agreement, kedua belah pihak akan menindaklanjuti pembahasan kode protokol dan etik. Ketiga, Presiden akan memeriksa sendiri kode protokol dan etik dalam penyadapan yang terjadi pada 2009 itu.

Keempat, setelah protokol dan kode etik itu disahkan, Presiden ingin pengesahan dilakukan di hadapan kedua kepala pemerintahan. Kelima, kedua negara diminta bisa membuktikan kode etik itu dijalankan.

"Oleh karena itu dilakukan observasi dan evaluasi. Saya kira wajar dan diperlukan," lanjut SBY.

Keenam yang merupakan langkah terakhir, kedua negara harus memiliki kepercayaan bahwa protokol dan kode etik itu benar-benar dijalankan.

SBY mengharapkan kerja sama bilateral yang dipastikan membawa manfaat bersama bisa dilanjutkan. Termasuk kerja sama militer dan kepolisian kedua negara.

Sementara itu tiga poin yang ada dalam surat Abbott yakni, pertama, adanya keinginan Australia melanjutkan hubungan bilateral kedua negara. Kedua, komitmen Tony Abbott bahwa Australia tidak akan melakukan sesuatu di masa depan yang akan merugikan dan mengganggu Indonesia.

Ketiga, PM Australia setuju dan mendukung usulan SBY menata kembali kerja sama bilateral termasuk pertukaran intelijen dgn menyusun ptorokol dan kode etik.