Konflik Agraria Bisa Jadi "Bom Waktu"

Medan - Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) menilai sengketa agraria yang berkepanjangan dalam memperebutkan lahan eks PT Perkebunan Nusantara (PTPN) terjadi karena pemerintah dan aparat penegak hukum tidak bisa memberikan kepastian hukum.

"Tidak adanya kepastian hukum yang menjadi pemicu pertikaian kelompok masyarakat petani. Mereka pun dimanfaatkan oleh segelintir pengusaha hitam untuk menguasai lahan eks perkebunan yang hak guna usaha (HGU) dilepas," ujar Koordinator PMPHI, Gandi Parapat kepada SP di Medan, Senin (16/12).

Gandi mengatakan, sengketa lahan agraria apalagi eks perkebunan yang melanda berbagai daerah di Tanah Air suatu waktu akan menjadi bom waktu.

Soalnya, masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan penegakan hukum. Segelintir pengusaha hitam yang memanfaatkan masyarakat untuk menggarap lahan juga melibatkan oknum aparat.

"Status lahan eks PTPN semakin tidak jelas. Lahan itu seperti tidak bertuan. Mafia tanah menggunakan masyarakat untuk menguasai lahan. Oknum aparat pun tidak sedikit yang terlibat. Kebanyakan mereka banyak mem-back up pengusaha hitam. Temuan di lapangan, tidak sedikit oknum aparat mendapatkan lahan," katanya.

Menurutnya, pemerintah tidak becus karena membiarkan sengketa lahan itu menjadi rebutan. Pemerintah yang seharusnya berkoordinasi dengan aparat justru terkesan membiarkan gesekan itu berlarut-larut. Tidak sedikit korban jiwa akibat dari memperebutkan sengketa lahan.

Bahkan, tidak sedikit oknum pejabat pemerintahan yang terlibat dalam penguasaan lahan. Alhasil, masyarakat yang menjadi korban.

"Hal yang dikhawatirkan jika kondisi ini dibiarkan bisa menimbulkan perlawanan dalam jumlah besar oleh masyarakat miskin. Persoalan ini pun bisa semakin meluas di berbagai daerah. Jangan sampai muncul kesan bahwa dibenarkan adanya hukum rimba. Ini bisa berimplikasi buruk atas penegakan hukum," sebutnya.