Diperiksa Tiga Jam, Djoko Kirmanto Ditanya Soal Kontrak "Multiyears"

Jakarta - Menjalani pemeriksaan selama hampir tiga jam, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengaku hanya ditanya perihal tata cara pengajuan kontrak multiyears (tahun jamak) yang benar.

"Saya datang ke KPK hanya diminta memberikan keterangan mengenai tata cara pengajuan kontrak multiyears yang betul," ujar Djoko Kirmanto sebelum meninggalkan kantor KPK, Jakarta, Jumat (20/12).

Tata cara tersebut, lanjut Djoko Kirmanto, perihal pengajuan kontrak tahun jamak proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

Bahkan Djoko mengaku meninggalkan aturan mengenai pengajuan kontrak tahun jamak di KPK. Dalam pengajuan kontrak tahun jamak proyek Hambalang, dilansir memang ada pelanggaran. Salah satunya adalah rekomendasi teknis dari Kementerian PU tidak ditandatangani oleh Menteri PU.

Kemudian, dalam surat dakwaan milik Deddy Kusdinar dikatakan bahwa Komisaris PT Methapora Solusi Global (MSG), Muhammad Arifin memberikan uang sebesar Rp 135 juta kepada beberapa petugas Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Uang tersebut diduga terkait rekomendasi kementerian PU untuk melengkapi syarat pengajuan kontrak tahun jamak proyek Hambalang pada Kemenkeu.