Muhammadiyah Galang Dukungan Lawan UU Minerba

"Masalah ketidakadilan, eksploitasi sumber daya alam dan kemiskinan adalah masalah agama. Maka kami sebagai organisasi keagamaan terpanggil untuk melakukan sesuatu, karena ini juga menjadi tanggung jawab kami,"

Muhammadiyah akan menggalang dukungan untuk mengajukan judicial review Undang-Undang Minerba. Pasalnya UU Minerba yang disahkan pada 2009 itu diduga banyak mengandung pasal yang menguntungkan investor asing.

"Masalah ketidakadilan, eksploitasi sumber daya alam dan kemiskinan adalah masalah agama. Maka kami sebagai organisasi keagamaan terpanggil untuk melakukan sesuatu, karena ini juga menjadi tanggung jawab kami," kata Ketua Umum PP MUhammadiyah, Din Syamsuddin, saat menerima kunjungan Forum Keadilan dan Perdamaian Papua-Kalimantan di kantor pusat Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/11).

Menurut dia, langkah itu diambil karena besarnya ketidakadilan yang dirasakan masyarakat asli Papua dan Kalimantan, dua pulau besar di Indonesia yang sangat kaya dengan sumber daya alam.

Sebab, jelasnya, akibat pembangunan ekonomi seperti ini tidak menimbulkan trickle down effect yang dirasakan masyarakat setempat. Tapi malah menimbulkan trickle up effect yang dirasakan pemilik perusahaan.

"Ini  harusnya menjadi momentum untuk menata ulang kebijakan pembangunan dan investasi asing yang tidak mengesampingkan hak untuk hidup masyarakat setempat," ujar Din.

Karena itu, Din mengajak kelompok-kelompok agama melakukan perbaikan bersama untuk memerangi ketidakadilan yang diakibatkan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia.

"Ini adalah titik temu kita dan jadi tujuan bersama. Agama secara teologi berbeda tapi mempunyai kesamaan dalam hal etika," tandasnya.