Usman Hamid: Ini Masalah Kekerasan Luar Biasa

Kekerasan negara seperti itu hanya akan memicu separatisme di sana.

Aktivis Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Usman Hamid, mengatakan apa yang terjadi di Korulu adalah penyiksaan dan penghukuman yang merendahkan martabat manusia.

Kekerasan negara seperti itu hanya akan memicu separatisme di sana.

"Karenanya jalan terbaik memastikan Papua tetap di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah menghentikan kekerasan dan menghukum semua pelaku," kata Usman.

Usman mengaku heran dan tak bisa mengerti apa yang menjadi dasar bagi para prajurit TNI dan Polri untuk melakukan tindak kekerasan terhadap warga Papua, sebab sama sekali tak ada bukti yang menunjukkan bahwa Papua memang sudah secara nyata mengancam eksistensi NKRI.

Sebagai bukti, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tak pernah menyatakan Papua dalam keadaan darurat perang yang membolehkan aparat secara sepihak menggunakan kekerasan terhadap warga yang mengancam.

Kalaupun ada masalah, seharusnya pemerintah mendahulukan kepolisian untuk turun mengamankan situasi dan harus menggunakan pendekatan persuasif.

"Kalau nilai NKRI yang jadi penyebabnya, itu salah. Tak boleh doktrin NKRI melegalkan praktik kekerasan yang melanggar ajaran kemanusiaan dan ketuhanan. Ini masalah kekerasan luar biasa. Bukanlah kesalahan prajurit TNI, namun komandannya. jangan-jangan buku saku HAM TNI tak pernah dibaca oleh mereka."

Sebelumnya, sejumlah prajurit TNI dari batalion 756 yang bertugas di Pos TNI Kurulu menyerang perkampungan warga Umpagalo, Papua.

Penyerangan diduga dilakukan setelah seorang anggota Barisan Merah Putih (BMP), sebuah kelompok pro-TNI, melaporkan adanya kumpulan TPN/OPM di wilayah itu.

Akibatnya 12 orang warga menjadi korban tindakan beringas prajurit tersebut.