Tak Patuhi UU, PAN Diminta Tegur Bupati Buton Utara

Jakarta - DPP Partai Amanat Nasional (PAN) didesak untuk segera menegur kadernya yang duduk sebagai Bupati Buton Utara, Ridwan Zakaria, karena bisa dianggap telah membangkang terhadap perintah undang-undang (UU).

Menurut Pengamat Politik, Boni Hargens, Mahkamah Konstitusi secara jelas telah memerintahkan agar Pemda Kabupaten Buton Utara (Butur) mengikut perintah UU No 14/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara. Dalam putusan itu, termasuk soal penetapan ibu kota kabupaten itu yang hingga sekarang tak dilaksanakan.

"Idealnya PAN menegur. Karena kalau dibiarkan, ini akan berdampak pada elektabilitas partai. Dan, demi rakyat Buton, PAN juga harus punya sikap terhadap kadernya yang membangkang terhadap UU," kata Boni di Jakarta, Selasa (28/1).

Pembangkangan Bupati Butur adalah terkait UU 14/2007 yang memerintahkan ibu kota kabupaten adalah di Buranga, Kecamatan Bonegunu. Tapi, secara sepihak, Ridwan Zakariah justru menetapkan dan membangun semua kantor pemerintahan di Ereke, Kecamatan Kalisusu, 60 kilometer dari Buranga. Ereke sendiri adalah tanah kelahiran Bupati.

Kebijakan bupati itu kemudian memicu pro-kontra. Bahkan sampai terjadi peristiwa pembakaran kantor pemerintahan saat berlangsung demo menentang kebijakan bupati.

Kementerian Dalam Negeri sendiri, sebagai representasi pemerintah pusat, sudah berkali-kali menegur Ridwan dan tak diindahkan. Sementara wacana pemakzulan atau impeachment oleh DPRD setempat juga sudah digulirkan.

Boni juga mendesak Mendagri Gamawan Fauzi supaya lebih tegas terhadap sang bupati dan menjaga wibawa pemerintah pusat. Seharusnya, Mendagri menempatkan kasus pembangkangan sebagai kejadian darurat nasional.

"Jangan sampai ada konflik serius hanya karena kesalahan Bupati Buton Utara yang semestinya sudah selesai dari dulu kalau pusat tegas," kata dia.

Secara terpisah, Wasekjen PAN, Viva Yoga Mauladi, menyatakan pihaknya akan bersikap tegas terhadap kader yang memang terbukti melakukan pelanggaran. Hanya saja, terkait kasus Bupati Butur, Viva menyatakan pihaknya akan terlebih dahulu mengklarifikasi masalah itu sebelum mengambil sikap.