Inspektorat Selidiki Kasus Bus Transjakarta Karatan

Jakarta - Supaya tidak jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menyerahkan proses penyelidikan dan pemeriksaan kasus lima bus Transjakarta articulated (gandeng) dan 10 unit Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang rusak dan karatan ke tangan Inspektorat Provinsi (Inprov) DKI Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, proses penyelidikan dan pemeriksaan kasus tersebut dilakukan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab terhadap pengadaan busway dan BKTB yang rusak atau karatan tersebut.

"Makanya kita lagi tanya Inspektorat untuk teliti terus kasus ini," kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (11/2).

Bila tidak ada halangan, Inprov akan melaporkan hasil penelitiannya ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, besok, Rabu (12/2). Dan pada hari yang sama pula, Gubernur akan menentukan tindakan yang akan dilakukan terhadap kasus tersebut.

"Inspektorat akan laporkan ke Pak Gubernur. Harus ada tindakannyalah. Pak Gubernur besok akan kasih tindakannya seperti apa," ujarnya.

Meski kasus bus berkarat dan rusak ini seperti mencoreng nama Pemprov DKI Jakarta yang secara gencar mengajak pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum, Basuki menyatakan tidak akan kapok membeli produk dari Tiongkok. Sebab, masih banyak barang produk Tiongkok yang bagus.

Hanya saja, penentuan spesifikasi bus ditetapkan harus setara dengan bus produk Mercedes Benz. Sehingga ada jaminan, bus yang diterima dalam kondisi prima, tidak rusak, atau cepat karatan.

"Enggak kapok, kok. Di Tiongkok juga banyak barang bagus. Cuma kita tidak ingin lagi ditentukan. Sebenarnya spesifikasi dalam tender itu kan jelas disebutkan harus setara dengan Mercedes Benz. Kita ingin setara," tukasnya.

Alasan harus setara dengan produk yang lebih mahal tersebut, ungkapnya, ketika dia bersama Jokowi tidak lagi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, harapannya bus-bus tersebut tetap dapat beroperasi dengan baik. Sehingga, Pemprov DKI tidak perlu membeli lagi bus-bus yang baru dalam waktu pendek.

"Kalau tidak setara, kita bisa tiap tahun beli bus yang sama-sama lagi. Ini sebenarnya filosofi yang sama. Kalau duit kita pas-pasan jangan beli barang yang enggak jelas. Kalau enggak bagus, ganti merek. Kita kan enggak bicara merek," paparnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI mencontoh Singapura. Bus-bus yang bekas angkutan umum dijual ke Afrika, ternyata masih layak pakai hingga saat ini.

Produk lokal pun, pria yang akrab disapa Ahok ini tidak mempermasalahkannya. Asalkan kondisi bus bisa tahan lama beroperasi. Dulu, Pemprov DKI pernah minta kepada PT INKA. Tetapi INKA menyatakan tidak sanggup mengirimkan 30 unit bus.

"Padahal kita lebih suka yang lokal. Karena lokal juga lebih gampang mintanya. Yang penting bukan ATPM baru, mesti terujilah. Misalkan bus harus setara dengan Mercedes Benz, Hino, atau Volvo. Jadi semuanya jelas kayak gitu kondisinya rata-rata. Kenapa kita tidak membuat kesetaraan seperti itu," jelas Ahok.