Inspektorat Dinilai Lalai Awasi Pengadaan Bus Transjakarta dan BKTB

Selasa, 25 Februari 2014 | 18:27 WIB

Penulis: Lenny Tristia Tambun | Editor: B1

URL berhasil di salin.

Teknisi UP (unit pelaksana) Transjakarta memperbaiki bus yang mengalami kerusakan elektrikal di Pool UP Transjakarta Cawang, Jakarta Timur, Senin (10/2). Sejumlah bus transjakarta yang baru dibeli Pemprov DKI dari Tiongkok ditemukan dalam kondisi tidak laik. Sebanyak lima bus Tansjakarta gandeng dan 10 bus kota terintegrasi busway (BKTB) mengalami kerusakan pada sejumlah komponen. SP/Joanito De Saojoao. (Suara Pembaruan/SP/Joanito De Saojoao)

Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Boy Bernardi Sadikin menilai Inspektorat Provinsi (Inprov) DKI Jakarta lalai melakukan pengawasan terhadap pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB). Sehingga terjadi indikasi mark up pembelian bus gandeng dan bus sedang.

"Padahal Inprov merupakan lembaga auditor internal Pemprov DKI. Tapi mereka tidak belajar dari kasus korupsi Transjakarta pada tahun 2004," kata Boy di DPRD DKI, Jakarta, Selasa (25/2).

Pada tahun itu, kasus korupsi Transjakarta ditangani Korupsi Pemberantasan Korupsi, yang kemudian menetapkan tersangka mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Rustam Effendy Sidabutar dan beberapa pejabat Dishub lainnya. Mereka pun akhirnya harus menikmati dinginnya hotel prodeo selama tiga tahun.

Korupsi itu terkait pengadaan bus Transjakarta koridor I (Blok M-Kota). Nilai kasus pengadaan puluhan bus yang ditengarai korupsi waktu itu, Rp925 juta/unit di APBD DKI 2003 dan Rp856 juta/unit.

"Seharusnya belajar dari kasus tersebut, Inprov DKI harus melakukan pengawasan dan pengawalan secara ketat dalam pengadaan pembelian bus Transjakarta. Bukannya malah membiarkan masalahnya menjadi besar dulu, baru diperiksa. Sedangkan nilai yang dihabiskan itu dalam jumlah triliunan rupiah," ujar politisi PDIP ini.

Diungkapkannya, DPRD DKI menyetujui anggaran pembelian ratusan bus gandeng, bus single dan ribuan bus sedang pada tahun anggaran 2013. Penyetujuan itu untuk mendukung upaya pengendalian dampak kemacetan lalu lintas. Diharapkan waktu itu pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum massal.

"Sayangnya, sejak anggaran APBD 2013 dapat digunakan, Dishub DKI beserta jajaran terkait dalam pengadaan tidak pernah melakukan koordinasi dan pemaparan seperti apa kelanjutan proses lelang bus tersebut. Kini lelang itu berujung pada ranah hukum dan indikasi korupsi. Pemerintah ditengarai mengalami kerugian," tutur Ketua DPD PDIP DKI Jakarta itu.

Hingga kini ratusan bus Transjakarta yang dibeli pada 2013 yang sudah dioperasikan 90 unit untuk bus gandeng dan delapan bus sedang. Menurut, Kepala Unit Pelaksana (UP) Transjakarta Pargaulan Butar-Butar, dari jumlah tersebut sebanyak 30 unit bus gandeng bermerk Yutong, sedangkan sisanya 60 unit merk Ankai.

"Kita hanya mengoperasikan apa yang telah diserahkan Dishub ke BLU Transjakarta. Armada selanjutnya belum diketahui kapan diserahkan," katanya.