Calon Presiden Harus Dengar Suara Hutan

Jakarta - HuMa, organisasi nonpemerintah yang bergerak pada isu pembaharuan hukum bidang Sumber Daya Alam (SDA), di tahun 2013 telah terjadi 278 konflik sumber daya alam dan agraria, yang berlangsung di 98 kota/kabupaten di 23 Provinsi dengan luas area konflik mencapai 2.416.035 hektar.

Konflik tersebut berada di Kalimantan Tengah 72 kasus, Jawa Tengah 39 kasus, Sumatera Utara 19 kasus, Sumatera Barat 15 kasus, Banten 24 kasus, Sulawesi Tengah 11 kasus, Jawa Barat 16 kasus, Kalimantan Barat 15 kasus, Aceh 10 kasus dan Sulawesi Selatan 10 kasus.

Dengan sistem pendokumentasian HuMawin yang dikembangkan oleh HuMa, teridentifikasi enam pelaku dominan dalam Konflik Agraria dan SDA, yaitu Taman Nasional/Kementrian Kehutanan, Perhutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), Perusahaan atau Korporasi, Perusahaan Daerah, dan Instansi lain (TNI). Para pihak yang terlibat dalam konflik bersifat komunal dan unit terkecil adalah komunitas masyarakat atau kelompok, bukan individu.

Menyikapi hal itu bekerja sama dengan Merdesa Institute menggelar diskusi dan launching Video Gerakan Komunitas "Suara Orang Kampung untuk Perubahan" pada Selasa (25/3) di Kantor Institute Merdesa (Gedung Newseum), Jl. Veteran 1 No. 23 Jakarta.

Para pembicara yang turut hadir dalam diskusi ini antara lain adalah Andik Hardiyanto (Direktur Merdesa Institute), Andiko Sutan Mancayo (Direktur Eksekutif HuMa), Benny Susetyo (Pengamat Sosial), Chalid Muhammad (Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia) dan Ray Rangkuti (Pangamat Politik).

Diskusi ini dibuka dengan pemutaran video dokumentasi yang berisi pesan dan harapan rakyat yang tinggal di pelosok Indonesia mengenai penyelesaian Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam.

Pesan tersebut mayoritas berasal dari rakyat kecil yang tinggal di sekitar kawasan hutan di berbagai daerah di Indonesia seperti Aceh, Banten, Bengkulu, Bogor, dan lain-lain.

Video dokumentasi suara rakyat ini diharapkan dapat membuka mata para calon presiden maupun calon legislatif bahwa masih banyak rakyat kecil khususnya mereka yang tinggal di 33.000 desa di sekitar kawasan hutan yang butuh perhatian dan solusi untuk menyelesaikan berbagai Konflik Agraria yang mereka alami.

"Sepinya suara orang kampung dalam menyikapi perubahan boleh jadi karena keterbatasan akses mereka pada media massa mainstream. Oleh karena itu, HuMa sebagai organisasi yang selama ini berinteraksi intensif dengan orang kampung memandang penting membuat media alternatif agar suara mereka didengar oleh partai politik dan calon presiden. Media alternatif ini menggunakan teknologi sederhana berupa video yang diambil dengan telepon selular yang banyak dimiliki oleh masyarakat desa," papar Andiko Sutan Mancayo, Direktur Eksekutif HuMa.

"Dari semua nama calon presiden yang beredar, tidak ada yang pernah datang ke daerah berbasis konflik. Mereka hanya muncul di televisi dan berkampanye seolah-olah peduli terhadap rakyat kecil," ujar Ray Rangkuti.

Oleh karena itu, gerakan penyampaian aspirasi masyarakat adat, komunitas lokal, petani, buruh, dan nelayan kepada Presiden terpilih mengenai konflik agraria ini masih terus digaungkan, yaitu lewat twitter @perkumpulanHuMa dan dapat dibuka di website HuMa www.huma.or.id di "Suara Rakyat untuk Presiden".