Gedung KPU SBD Dibakar, 70 Orang Diperiksa

Jakarta - Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Brigjen I Ketut Untung Yoga Ana mengatakan sekitar 70 orang massa perusuh kini tengah diperiksa di Mapolres Sumba Barat Daya (SBD), sebagai buntut dari pembakaran Gedung KPU SBD, yang terjadi Jumat (28/3) sekitar pukul 14.00 WITA.

"Keadaan saat ini sudah dikendalikan. Kapolres SBD masih dilokasi dan ada sekitar 70 orang yang diperiksa, karena diduga terkait dengan pembakaran tersebut. Akibat kebakaran, sebagian logistik pemilu dilaporkan rusak, meski saya belum bisa pastikan prosentasenya," kata Ketut saat dihubungi Beritasatu.com, Jumat malam.

Menurut Ketut, motif perusakan ini bermula dari massa yang menunggu sidang rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD dengan KPU setempat terkait pemberhentian sementara lima komisioner KPU SBD.

"Ditunggu hingga siang tadi, RDP tak juga kunjung digelar. Massa yang kecewa, entah mengapa, berbelok dan membakar gedung KPUD. Tapi tidak benar ada korban jiwa yang meninggal," sambung mantan Wakadiv Humas Polri ini lagi.

Situasi di SBD memang rawan jelang pemilu. Selain masalah komisioner KPU, di sana juga terjadi kontroversi terkait pilkada.

Ini menyusul belum dilantiknya pasangan Markus Dairo Talu-Dara Tanggu Kaha (MDT-DT), yang ditetapkan dalam pleno KPUD SBD 10 Agustus 2013 sebagai pemenang Pilkada SBD, yang juga dikukuhkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 29 Agustus 2013.

Seperti diberitakan, pelantikan pemenang Pilkada SBD hingga kini belum dilakukan, karena KPUD SBD menolak membuat surat penetapan MDT-DT sebagai pemenang pilkada. Sebaliknya, KPUD SBD malah mengakui kemenangan pasangan lainnya, yakni Kornelius Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto (Konco Ole Ate).

Demikian juga dengan Gubernur NTT Frans Lebu Raya, yang hingga kini belum mengirim berkas pelantikan MDT-DT kepada Mendagri dengan alasan berkas yang diterimanya dari KPUD SBD adalah berkas Konco Ole Ate, bukan MDT-DT.

"Tapi saya harus pastikan, apakah pembakaran ini terkait dengan kisruh pelantikan itu atau tidak. Sementara ini masih terkait soal pemberhentian komisioner KPU. Mohon dimaklumi, informasi tidak bisa cepat, karena di sana sulit sinyal," sambung Ketut.