Mayoritas Fraksi Minta Cabut Moratorium Remisi

Mayoritas fraksi di Komisi III meminta agar kebijakan terkait moratorium remisi dicabut.

Kebijakan itu, menurut Wakil Ketua Komisi III dari F-PKS Nasir Jamil, diskriminatif, salah tempat, dan melanggar aturan perundangan. "Kami pendang ini sebuah kebijakan diskriminatif, jadi memang semangatnya benar tapi tempatnya salah," katanya, usai audiensi dengan OC Kaligis dan kuasa hukum para terpidana korupsi yang batal bebas.

UU yang dilanggar terkait pemberlakuan kebijakan itu, menurut Nasir, adalah yang berhubungan dengan hak remisi dan pembebasan bersyarat kepada para terpidana."Nah kalau mau melakukan pengecualian bisa saja. Misalnya, lewat Perpu. Itu kalau membahas undang-undang agak lama. Perpu tujuannya agar ada kepastian hukum," tuturnya. u.

Kebijakan moratorium yang menjadi agenda Wakil Menteri, Denny Indrayana tersebut menjegal sejumlah politikus yang tervonis korupsi. Antara lain, Paskah Suzetta, Bobby Suhardiman, Ahmad Hafiz Zawawi, Hengky Baramuli, Max Moein, Engelina Pattiasina, dan Ni Luh Mariani Tirtasari.