Jatah BBM Menipis, Laut Indonesia Terancam Tidak Terawasi

Jakarta - Laut Indonesia terancam tidak terawasi oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal tersebut dikarenakan, stok BBM yang dipunya oleh kementerian ini akan habis dalam beberapa hari kedepan.

"Kita dapat jatah BBM tahun ini untuk digunakan 60 hari dan akan habis beberapa hari kedepan. Tiap tahun selalu menurun, dari 120, 90, terus 60 hari sekarang," ujar Seketaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ida Kusuma Wardhaningsih di Pressroom KKP, Jakarta, Kamis (17/4).

Ida mengaku, pihaknya sudah meminta bantuan kepada TNI AL untuk mengawasi laut Indonesia. Namun, pihaknya juga merasa ragu, apakah TNI AL bisa membantu. Hal itu dikarenakan, TNI AL juga memiliki keterbatasan dalam BBM, sama seperti KKP.

"Kita sama-sama menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan dukungan logistik termasuk BBM. TNI AL pun masih mengalami sama. Semua mempunyai keterbatasan," ujar Ida.

Ida sendiri memperkirakan, sisa beberapa hari yang dimiliki oleh KKP akan dipakai pada bulan Agustus nanti. Pada waktu tersebut, biasanya banyak terjadi praktek Illegal, Unreported, and Unregulated fishin (IUU fishing).

Ida pun tidak memungkiri kerugian negara akibat IUU Fishing akan bisa bertambah dari Rp 100 triliun per tahun akibat kekosongan pengawasan tersebut.

"Ya, saya melihatnya juga seperti itu. Mungkin ada yang lebih prioritas daripada pengawasan. Mau gak mau mengikuti itu. Saya hanya bisa berharap semoga suatu saat pengawasan akan menjadi prioritas," katanya.