Demo Buruh Akan Berlanjut Jumat Esok

Kamis, 1 Mei 2014 | 14:45 WIB

Penulis: MKL | Editor: B1

URL berhasil di salin.

Sejumlah buruh melakukan unjuk rasa pada peringatan Hari Buruh Sedunia di jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (1/5). Dalam aksinya mereka menuntut hentikan perampasan upah buruh dan berikan jaminan sosial bagi rakyat yang sepenuhnya di tanggung negara. (Antara/Zabur Karuru)

Bekasi - Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Metal Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) se-Indonesia tidak melakukan unjuk rasa turun ke jalan memperingati "May Day", Kamis (1/5).

Buruh pimpinan Andi Gani Nuawea (AGN) ini lebih memilih melakukan aksi bakti sosial (baksos) melalui pengobatan gratis, pemberian santunan anak yatim-piatu serta penanaman pohon di wilayah masing-masing sejak pukul 10.00 WIB.

"SPSI Kabupaten Bekasi memperingati May Day dengan pemberian santuan kepada 50 anak yatim-piatu, pengobatan gratis bagi 100 warga sekitar, serta menanam pohon mangrove di Mauara Gembong belum lama ini," ujar Ketua DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Bekasi, Andi Mulyadi.

Andi Mulyadi mengatakan aksi baksos ini merupakan sumbangan dari anggota SPSI. "Ini murni sumbangan anggota kami tanpa ada bantuan dari pihak lain," ujarnya di sekretariat DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Bekasi.

Meski begitu, anggota SPSI seluruh Indonesia akan menggelar unjuk rasa atau turun ke jalan dan dipusatkan di kantor pemerintahan setempat pada Jumat (2/5) besok.

"Aksi unjuk rasa akan kami lakukan pada Jumat besok. Khusus daerah Jabodetabek, titik kumpul di Bundaran Hotel Indonesia long march ke Istana Negara. Sedangkan aksi di Kabupaten Bekasi tidak ada, semua instruksikan ke Jakarta," ungkap Andi

Lebih lanjut Andi, menjelaskan tuntutan buruh SPSI pada Jumat (2/5) besok adalah menolak rezim upah murah dan perbaikan program BPJS yang kini belum dirasakan oleh semua rakyat Indonesia.

"Kami menolak rezim upah murah terhadap buruh dan perbaikan program BPJS. Dua tuntutan ini yang jadi agenda besar kami, selain menuntut dihapuskannya outsourcing, pensiunan bagi buruh dan lainnya," imbuhnya.

SPSI menegaskan belum menentukan kisaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2015.

"Saat ini, SPSI belum menentukan persentase kenaikan upah minimum karena kami menunggu hingga bulan Oktober atau November mendatang, saat mendekati penentuan upah minimum," imbuhnya.