Peristiwa 1997-1998 Masih Sisakan 'Luka', Alumni Trisakti Tolak Pencapresan Prabowo

Kamis, 8 Mei 2014 | 16:46 WIB
MS
B
Penulis: Markus Junianto Sihaloho | Editor: B1
Prabowo Subianto art
Prabowo Subianto art (Beritasatu.com/ Danung Arifin/beritasatu)

Jakarta - Tragedi Trisakti 1997-1998 dimana sejumlah mahasiswa menjadi korban rezim otoriter Orde Baru masih menyisakan luka yang mendalam. Bahkan 'luka-luka' itu terancam terbuka lagi menjelang pilpres 2014.

Sebab, salah satu bakal capres yang akan maju adalah sosok yang diduga terkait dengan kejadian tersebut, yakni Prabowo Subianto. Karena itulah Alumni Universitas Trisakti Jakarta, menolak pencalonan Prabowo sebagai capres di Pilpres 2014.

"Prabowo Subianto sebagai capres memiliki permasalahan secara HAM, moral, dan hukum. Atas dasar itu, kami menolak pencalonan Prabowo Subianto," kata Koordinator Keluarga Besar Alumni Universitas Trisakti, Indra Simatupang, di Jakarta, Kamis (8/5).

Menurut Indra, tragedi Trisakti yang terjadi 12 Mei 1998 serta kasus penculikan pada 1997-1998 menimbulkan luka mendalam bagi kemanusiaan. Terlebih, belakangan ini penuntasannya cenderung mandek.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta, Poltak Agustinus Sinaga, berharap masyarakat melihat komitmen seorang bakal capres terhadap HAM dan penyelesaian semua kasus pelanggaran HAM.

Menurutnya, perjuangan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM adalah bagian perjuangan melawan lupa dan menjadi tugas suci bersama. Dan komitmen soal HAM itu tidak mungkin diamanatkan kepada capres yang diduga menjadi bagian dari pelaku atas pelanggaran HAM itu sendiri.

"Karena itu menjadi tugas bersama untuk mengingatkan bahwa saat ini ada capres yang diduga terlibat dalam tragedi tersebut," imbuh Agustinus.

Di mata Agustinus, penuntasan kasus hukum dan HAM di masa lalu tidak akan terjadi jika di depan negara Indonesia justru dipimpin oleh seseorang yang di masa lalu mempunyai masalah dengan HAM.

"Yang terjadi, justru adanya kemungkinan pengulangan terjadinya pelanggaran HAM. Karenanya, harus ada seleksi soal calon pemimpin bangsa, bukan yang bermasalah dengan HAM di masa lalu," tandas Agustinus.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon