Golkar Disarankan Pilih PDIP Ketimbang Gerindra

Jakarta - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin mengemukakan pilihan Partai Golkar (PG) berkoalisi dengan PDIP dalam rangka mendukung pencapresan Jokowi itu adalah pilihan yang terpaksa. Golkar sadar bahwa peluang mereka untuk mencapreskan Ketua Umum-nya Aburizal Bakrie (ARB) sudah tertutup. Begitupun dengan peluang untuk mencalonkan ARB sebagai cawapres Jokowi atau Prabowo. PDIP dan Gerindra sudah mengirimkan pesan bahwa mereka tidak berminat.

Karena sudah tidak mungkin lagi mengusung ARB sebagai capres maupun cawapres, maka Golkar tinggal punya dua pilihan, yaitu berkoalisi dengan PDIP atau Gerindra tanpa mendapatkan posisi cawapres, atau Golkar memilih abstain dalam Pilpres. Namun, opsi kedua itu nampaknya tidak berani diambil oleh Golkar.

"Nah, tinggal kemudian Golkar menimbang mana diantara PDIP dan Gerindra yang bisa memberikan manfaat lebih kepada mereka," kata Said di Jakarta, Rabu (14/5).

Ia menjelaskan jika memilih berkoalisi dengan Gerindra, Golkar akan merasa seperti 'tamu', sebab Prabowo dan Hatta Rajasa bukan bagian dari Golkar. Mereka juga tidak ingin harga dirinya jatuh apabila ikut mengusung Prabowo-Hatta, sebab bagaimanapun Golkar adalah pemenang kedua Pemilu yang mempunyai suara dan kursi parlemen di atas Gerindra dan PAN.

Sementara jika bergabung dengan PDIP, Golkar akan merasa seperti keluarga di dalam koalisi itu, sebab hampir bisa dipastikan Jokowi akan disandingkan dengan Jusuf Kalla (JK) yang juga merupakan tokoh senior partai Golkar. Mereka juga tidak merasa turun harga dirinya karena PDIP adalah pemenang pertama Pemilu yang punya suara dan kursi parlemen lebih banyak dari Golkar.

Menurutnya, pilihan Golkar ke Jokowi ini turut memastikan bahwa Pilpres 2014 hanya akan diikuti oleh dua pasangan calon saja, yaitu Jokowi - JK dan Prabowo - Hatta.

Dengan asumsi PKS sudah pasti berkoalisi dengan Gerindra, maka sudah tidak mungkin lagi bagi Demokrat untuk membuat poros baru, sekalipun mereka harus berkoalisi dengan Hanura. Tidak cukup bagi kedua partai itu memenuhi syarat perolehan suara maupun kursi presidential threshold.