Hasto Kristiyanto: Janji Kebebasan Pers Prabowo Wujud Kepemimpinan Otoriter

Jakarta - Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai pernyataan Prabowo Subianto yang akan menjamin kebebasan pers justru menjadi manifestasi kepemimpinan otoriter. Itu seakan-akan segala bentuk jaminan harus berasal dari dalam diri Prabowo.

"Perlu kami tegaskan bahwa kebebasan pers merupakan amanat konstitusi, yakni UUD 1945 Pasal 28 F. Dan bukan sebagai jaminan orang per orang. Perintah konstitusi wajib ditaati," kata Hasto, di Jakarta, Jumat (30/5).

"Pernyataan Pak Prabowo yang seperti itu justru manifestasi kepemimpinan otoriter sehingga segala bentuk jaminan harus berasal dari dalam dirinya."

Pernyataan Hasto tersebut merespon pernyataan Prabowo di Surabaya, Kamis (29/5) yang menjanjikan kebebasan pers jika dipercaya memimpin Indonesia.

Menurut Hasto, pernyataan Prabowo itu sama dengan gagasan terhadap pembubaran partai politik yang pernah disampaikan pada saat orasi hari buruh. Dengan itu, maka lengkaplah sudah seluruh wajah kekuasaan yang bersumber dari dalam diri Prabowo, bukan dari rakyat.

Menurut Hasto, Indonesia memerlukan pemimpin yang tegas dalam keputusan, tetapi bukan otoriter. Padahal, ketegasan bisa nampak dalam kelembutan, dan hadir dalam kebijakan, bukan dalam karakter yang emosional.

"Saya jadi teringat sahabat baik saya seorang ahli psikologi, bahwa seorang pemimpin yang mengangkat dirinya sendiri menjadi sosok super ego, yang seolah punya kewenangan hebat untuk membagi kekuasaan dari tangannya, pada dasarnya tidak memahami bahwa kekuasaan itu dari rakyat," ujar Hasto.

Menurut Hasto, Rakyatlah yang seharusnya berhak menuntut "pembagian kekuasaan dan jabatan menteri senior dari segala sesuatu yang paling senior" atas kedaulatan yang dimilikinya.

"Jokowi memiliki kepekaan lebih atas makna kedaulatan rakyat itu sendiri," ujar dia.

Dengan demikian, Hasto menyatakan, bahwa kepada seluruh capres-cawapres, hendaknya menyerukan hal yang tak menjadikan rakyat hanya sebagai obyek kekuasaan.

"Rakyat negeri ini bukanlah slogan, bukan obyek kekuasaan. Rakyat adalah pemegang kedaulatan. Kepada merekalah pengabdian harus dilakukan, bukan dengan kata-kata. Tetapi dengan bukti dan ketulusan," kata Hasto.

Hendaknya juga, lanjut dia, seluruh warga negara selalu mengingatkan bahwa memimpin negara itu muncul dari tekad pengabdian, bukan kekuasaan.

"Tekad yang didasarkan pada hati yang tulus untuk melihat kebahagiaan rakyatnya dan kemuliaan bangsanya," pungkasnya.