Menko Polhukam: Jika Ingin Berpolitik Keluar dari TNI

Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Djoko Suyanto meminta agar anggota TNI atau Polri yang ingin terjun ke dunia politik atau mendukung salah satu calon presiden (Capres) tertentu harus mundur. TNI dan Polri tidak boleh terlibat dalam politik. Hal itu sesuai dengan UU TNI atau Polri serta merupakan amanat reformasi 1998.

"Amanat reformasi jelas TNI dan Polri tidak melaksankaan dan melakukan politik praktis. Saya kira sangat jelas," kata Djoko di Jakarta, Senin (2/6).

Sikap TNI dan Polri yang tidak masuk politik praktis, menurutnya adalah bagian dari reformasi internal TNI yang sudah diperjuangkan sejak 1998. Dia berharap para perwira tidak tergoda untuk membawa instutisi TNI maupun Polri ke wilayah politik, termasuk mendukung Capres tertentu.

Sebelumnya, pada apel perwira TNI dan Polri di Kementerian Pertahanan, Senin pagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengemukakan ada pihak-pihak yang ingin menarik TNI dan Polri untuk mendukung pasangan calon presiden (Capres) tertentu pada pemilihan presiden (Pilpres), 9 Juli nanti. SBY tidak menyebut siapa pihak-pihak tersebut tetapi ia mendengar dan mendapatkan informasi itu.

"Informasi yang telah dikonformasikan, mengatakan ada pihak-pihak yang menarik-tarik sejumlah perwira tinggi untuk berpihak pada yang didukungnya. Bahkan ditambahkan tidak perlu mendengar presiden kalian, itu kapal karam, mau tenggelam, mau selesai,"kata SBY.

SBY mengemukakan ajakan seperti itu mencederai netralitas TNI dan Polri. Tindakan itu juga menabrak Satya Marga dan sumpah prajurit.

"Berhati-hatilah, jangan tergoda. Saya yakin tujuannya tidak baik, tidak baik bagi perwira, lembaga TNI dan Polri dan tidak baik bagi negara," ujarnya.