Pengamat Minta Bawaslu Tetap Proporsional

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) disarankan tidak berlebihan dalam menangani dugaan pelanggaran aturan kampanye pilpres. Untuk dugaan pelanggaran ringan, yang sifatnya administratif, Bawaslu agar bekerja secara proporsional.

"Jangan malah terkesan menjadikan kasus dugaan pelanggaran ringan sebagai panggung agar dianggap bekerja," kata pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti, saat dihubungi, Jakarta, Sabtu (7/6).

"Kenapa hal yang sifatnya administratif, pelanggaran ringan, yang bukan pidana pemilu, justru seperti dijadikan panggung. Sementara untuk pelanggaran serius, seperti politik uang, kampanye hitam, dan soal dugaan mobilisasi Babinsa malah terkesan kurang serius."

Ray menanggapi pemanggilan calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) oleh Bawaslu atas aduan tim hukum Prabowo-Hatta, yang menilai Jokowi mencuri start kampanye, karena mengajak memilih nomor dua saat memberikan sambutan di KPU dalam acara pengundian nomor urut.

Ray berpandangan, lebih baik Bawaslu proporsional menangani setiap aduan.

"Hak semua pasangan untuk melaporkan. Yang terpenting, Bawaslu jangan membesarkan yang kecil, yang sifatnya administratif, dan jangan mengecilkan yang besar, yang sifatnya pidana pemilu," ujarnya.