Basuki Akui Tahun ini Jakarta Masih Dilanda Banjir

Kamis, 12 Juni 2014 | 13:53 WIB

Penulis: Lenny Tristia Tambun | Editor: WBP

URL berhasil di salin.

Kali Sentiong yang sudah dinormalisasi di jalan Inspeksi , Sunter, Jakarta Utara, Senin (21/4). Sterilisasi jalan inspeksi merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menormalisasi sungai. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah Jakarta dari bencana banjir. (Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao)

Jakarta - Meski sudah berupaya mempercepat normalisasi sungai, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan tahun ini, Jakarta masih dilanda banjir.

"Tahun ini, kalau hujan turun masih dalam volume besar, kita masih banjir. Karena tahun ini baru kita laksanakan kegiatan untuk mengantisipasi," kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (12/6).

Mantan Bupati Bangka Belitung ini mengatakan, sejumlah kegiatan untuk mengantisipasi banjir adalah pembangunan sheetpile sungai dan waduk, jalan inspeksi serta pemasangan pompa oleh pengembang reklamasi pulau.

"Sheetpile baru jalan. Terus saya baru mau suruh pengembang pasang pompa. Ini saya baru tanda tangan. Jadi ini kan para pengembang memajukan perpanjangan izin untuk reklamasi pulau," ujarnya.

Dia menjelaskan, dari kontrak perpanjangan izin reklamasi pulau yang disampaikan pengembang, ada klausul yang menyatakan 5 persen hasil reklamasi akan diserahkan ke pemerintah provinsi (Pemprov) DKI. Namun Basuki tidak mau klausul tersebut hanya berhenti disitu. Dia minta 5 persen lahan itu, di luar fasilitas sosial dan umum (fasos-fasum).

"Nah 5 persen dari hasil reklamasi untuk Pemprov DKI. Saya nggak mau cuma kalimat itu. Saya minta 5 persen dari tanah di luar fasos fasum. Kalau cuma 5 persen, kalau kamu hanya menafsirkan itu untuk fasos-fasum, mati dong saya. Saya mau revisi kalimat itu. Ini sudah kita revisi," tuturnya.

Selain itu, Basuki juga meminta pengembang untuk mengerjakan desain National Capital Integrated Coastal Defense (NCICD) atau pembangunan Giant Sea Wall (GSW). Jika pengembang tidak mau membangun GSW, mereka tidak akan menandatangani perpanjangan izin reklamasi pulau.

"Yang bangun siapa? Saya suruh pengembang. Saya akan tanda tangan, kalau anda kasih izin dengan syarat harus membangun ini. Kalau tidak saya nggak akan tanda tangan. Termasuk membangun jalan inspeksi sungai. Berapa triliun harganya, saya tidak tahu. Hitung sendiri, bagi rata dengan pengembang lain. Ini namanya Jakprem, Jakarta Preman," tegasnya.