Waspadai Survei "Abal-abal", Masyarakat Diminta Cerdas Baca Publikasi Riset

Jakarta - Lembaga survei Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) menyatakan, survei sejumlah lembaga riset terkait pemilihan presiden (pilpres) bisa menghasilkan kesimpilan yang berbeda meski dilakukan dengan metodelogi dan objek yang sama.

Lembaga riset yang cenderung abal-abal bisa melakukan pengarahan opini untuk mendapatkan hasil yang berbeda.

"Gampang melakukan itu. Lembaga survei tinggal membuat pertanyaan yang agak menggiring, itu pasti bisa membuat hasil berbeda. Metodologi sama, lokasi survei sama. Tinggal pertanyaannya diarahkan," jelas Direktur SSSG, Fadjroel Rachman saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (27/6).

Sebagai contoh, dari tujuh publikasi survei, lima lembaga menyatakan hasil tak jauh beda yakni pasangan A pemenang, namun dua lembaga menyatakan sebaliknya. Padahal metodologi untuk survei sama dan wilayah yang diriset juga sama.

"Responden bisa ditanyakan di awal siapa calon presiden yang tegas. Lalu pertanyaan kedua ditanyakan soal pentingnya kedaulatan wilayah Indonesia. Di pertanyaan ketiga, ditanyakan siapa calon pemimpin yang Anda pegang agar Indonesia berdaulat. Ya jelas arahnya kemana. Itu contohnya," imbuh dia.

Untuk itu, dia mengatakan, para pegiat survei sudah menyiapkan mekanisme pengawasan yang bisa digunakan masyarakat untuk melihat kredibilitas lembaga survei.

Caranya, melihat rekam jejak apakah lembaga survei itu tergabung dalam salah satu asosiasi yang memiliki kode etik, pakta integritas, serta dewan etik.

Apabila terkait pemilihan legilslatif (pileg) dan pilpres, lembaga survei harus terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena sudah disertifikasi.

"KPU juga punya dewan etik yang menyertakan sejumlah syarat bagi lembaga survei untuk mempublikasikan surveinya. Misalnya kalau survei sudah dilaksanakan, wajib menyerahkan hasil dan daftar pertanyaan untuk bisa diperiksa," kata dia.

Fadjroel menyatakan, publikasi lembaga survei yang tendensius pada salah satu pasangan capres akibat perebutan pemilih yang belum menentukan sikap (undecided voters).

Fadjroel menilai undecided voters dan pemilih yang masih bisa diubah keputusannya ada di tiga kelas masyarakat, yakni kelas atas yang berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan ekonomi dan sosialnya; kelas menengah yang bisa dipengaruhi visi misi dan debat; serta kalangan bawah yang mudah dipengaruhi isu suku agama ras (SARA) karena terkait emosi.

"Jadi kalau kelas menengah disasar akalnya, kelas atas lebih kepada kepentingan ekonomi dan sosialnya, dan kelas bawah itu emosinya. Hal itu memicu munculnya kampanye hitam, khususnya yang disebarkan ke kelompok bawah. Seperti Tabloid Obor Rakyat," kata dia.