PKL di Bulan Ramadan Menjamur karena Tak Ada Penegakan Hukum

Jakarta - Di bulan Ramadan ini, para Pedagang Kaki Lima (PKL) kerap menjamur di Ibukota. Pemprov DKI Jakarta mengakui hal tersebut tidak dapat dihindari selama penegakan hukum tidak ditegakkan.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan ketidakberanian dalam menegakkan peraturan dan hukum yang ada menjadi kendala menjamurnya para PKL, terutama di bulan Ramadan ini.

Hal tersebut ditambah lagi dengan adanya orang yang membeli di PKL tersebut.

"Saya minta data, PKL itu tidak bisa kita usir. Kenapa bisa jualan? Karena ada yang beli. Kalau tidak ada yg beli, ada PKL tidak? Tinggal sekarang Perda-nya jangan dibuat tidak masuk akal," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (1/7).

Dengan demikian, kata Basuki hal tersebut harus diperbaiki dengan menegakkan Peraturan Daerah (Perda) yang sudah ada, yakni Perda nomor 8 tahun 2010 tentang ketertiban umum.

Menertibkan itu semua, Basuki juga tengah menyiapkan konsep seperti yang dilakukan di Singapura.

Di negeri Singa itu, para PKL berjualan di trotoar yang sangat lebar tetapi mereka berjualan dengan sangat tertib. Hal tersebut juga bukan tidak mungkin dilakukan di Jakarta, Basuki justru ingin apa yang dilakukan Singapura juga bisa dilakukan di Ibukota.

"Tapi kalau di sini ada preman sewain lapak, bikin pasar malam, taman diatur, kasih gap. Daripada bayar preman lebih baik bayar ke Pemprov, supaya Anda dilindungi oleh negara. Itu lagi kita siapkan, PKL wilayah sini siapa, jangan disewakan ke yang lain. Kalau dijual kami cabut izinnya," kata Basuki.

Basuki menyebutkan, bukan tanpa alasan juga dirinya menyikat habis para PKL liar yang kerap berjualan di sekitar Monas. Sebab jika Monas dibiarkan sebebas itu orang keluar masuk dan berkeliaran, hal tersebut nantinya bisa berkembang ke arah yang tidak baik.

Sementara sesuai dengan visinya dalam membenahi Jakarta supaya kota yang berusia ke-487 ini manusiawi, modern, dan layak huni.