SBY: Menteri dan Kepala Daerah Harus Memahami Kebijakan Pemerintah

Jika ada pernyataan yang tidak sejalan di forum Internasional, hal itu dikhawatirkan bisa membingungkan dunia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta jajaran kabinetnya untuk menyampaikan kebijakan dan posisi luar negeri Indonesia di forum-forum Internasional.

"Kita punya kepentingan nasional tapi kita juga harus ikut menyukseskan kepentingan dunia, tentu kepentingan itu tidak bertabrakan dengan kepentingan nasional kita," kata Presiden SBY dalam Sidang Kabinet Paripurna, hari ini.

SBY mengatakan terdapat banyak isu-isu fundamental yang bisa berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indonesia di dalam dunia yang dinamis.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan posisi Luar Negeri Indonesia, misalnya tentang Laut Cina Selatan, situasi di Myanmar, Afrika Utara dan Timur Tengah.

Jajaran pemerintah seperti menteri dan kepala daerah harus juga memahami kebijakan luar negeri Indonesia dengan baik.

"Saya tahu menteri sering diundang untuk menghadiri pertemuan ASEAN, ASEAN Plus atau pertemuan bilateral dan saya mengizinkan. Saya berharap, jangan sampai pernyataan saudara yang dibawa dalam pertemuan tidak segaris dengan pemerintah," kata SBY.

Jika ada pernyataan yang tidak sejalan di forum Internasional, hal itu dikhawatirkan bisa membingungkan dunia.

Indonesia banyak terlibat dalam pertemuan internasional bersama para pemimpin dunia membahas isu global.

Semisal pada November lalu, Indonesia menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Cannes, Prancis, KTT APEC di Hawaii, Amerika Serikat serta juga menjadi tuan rumah dalam pertemuan KTT ASEAN, ASEAN Plus 3 dan East Asia.

Pada Desember ini akan ada pertemuan Konferensi ke 17 Konvensi Perubahan Iklim yang dikenal sebagai COP 17 di Durban, Afrika Selatan.

Misi Delegasi
SBY sudah memberikan pesan kepada delegasi Indonesia yang akan berangkat ke COP 17 di Durban seperti Ketua DNPI Rahmat Witoelar, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, dan Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, tentang tugas mereka.

"Ada dua misi delegasi Indonesia, menjadi bagian dari komunitas global untuk menyusun New Protocol, menyempurnakan protokol yang ada, meski tidak mudah karena ada benturan negara-negara," kata SBY.

"Jangan datang menghadiri COP untuk itu. Kita juga punya kepentingan, misalnya pelestarian hutan. Kita harus menjelaskan kepada dunia rencana aksi kita," ujarnya.

Dari dua tugas itulah SBY akan mengukur keberhasilan delegasi Indonesia.