ARM Meminta Buruh Cerdas Melihat hasil Pilpres

Jakarta - Para aliansi buruh menggelar Konsolidasi Komite Buruh Peduli Perdamaian untuk Indonesia Jaya di Rumah Makan Dapur Selera, Jalan Dr Supomo Jakarta. Acara yang bertajuk "Mengawal Pemilu Damai itu juga dirangkaikan dengan acara Buka Puasa.

Koordinator Nasional Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) Moh. Jumhur Hidayat mengatakan, agenda ini digelar guna memberi respon terhadap issue upaya ada pihak yang ingin menunda pengumuman hasil pleno KPU dan issue akan ada pengerahan massa ke KPU.

Dirinya mengajak rakyat Indonesia dan seluruh elemen buruh/pekerja agar tidak terprovokasi dengan ajakan bahwa pada tanggal 22 Juli 2014 saat penetapan hasil rekapitulasi KPU untuk melakukan aksi unjuk rasa, karena apabila terjadi kekacauan yang akan dirugikan adalah semua pihak.

"Buruh/pekerja dan masyarakat umum harus cerdas menyikapi persoalan bangsa dalam proses transisi pemerintahan ini. Bagaimana masa depan bangsa ini akan sejahtera jika semua pihak tidak bisa menahan diri dan negarawan mengambil sikap dalam kondisi seperti ini," kata Jumhur, Selasa (22/7).

Dikatakan mantan ketua BNPTKI ini, siapapun yang terpilih menjadi presiden adalah pilihan dan presiden, rakyat Indonesia harus bangga bahwa demokrasi yang telah berjalan menghasilkan pemimpin nasional yang berpihak dan mengabdi kepada rakyat bukan mengabdi kepada kepentingan kelompok atau golongan.

"Saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia terutama buruh pekerja untuk tetap tenang dan cerdas melihat hasil pilpres ini, kita yakin Polri dan TNI sudah bisa menjamin kemanan KPU dan tetap menjaga netralitas," ujar Jumhur.

Sementara itu, Andi William Sinaga dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan, Sebagai warga negara yang baik, demokrasi telah diikuti sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku, oleh karena itu dalam rangka mengawal hasil Pilpres ini dengan damai dan tenang.

"Kami kaum buruh serta semua komponen bangsa agar pada saat pengumuman dan pasca pengumuman KPU untuk tetap menjaga kemanan dan menjaga harkat martabat bangsa Indonesia di mata nasional dan Internasional," kata Andi.

"Satu sama lain jangan saling menakan dan saling cuirga serahkan sepenuhnya kepada penyelenggara negara," sambungnya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum DPP SPN Iwan Kusmawan berkeyakinan jika tahapan pesta demokrasi berjalan sesuai dengan aturan yang ada, jika ada kelompok-kelompok lain yang ingin melakukan aksi-aksi pengerahan massa diserahkan kepada pihak kemanan yang sudah menjadi kewajibannya untuk menjaga keamanan nasional.

"Jika ada yg tidak puas dengan hasil keputusan KPU sudah ada ruang untuk menyampaikannya melalui Gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), kami dari buruh menjamin tidak ikut-ikutan melakukan pengerahan massa," tekan Iwan.

"Jika ada pihak yang melakukan hal itu itu bukan buruh, sebeb buruh tidak mau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan sesaat seperti itu. Buruh tetap akan menjaga situasi yang konuaif dan menerima semua hasil yang ditetapkan oleh KPU,"