Wakil Ketua Komisi I DPR: Omongan Prabowo soal Fasis dan Komunis Sangat Menyakitkan

Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin menyatakan dirinya merasa miris dengan pernyataan Prabowo Subianto dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, yang menyebut Indonesia adalah negara totaliter, fasis, dan komunis.

"Sangat menyakitkan NKRI disebut negara totaliter, fasis, dan komunis, bahkan disebut lebih jelek dari Korea Utara (Korut). Ingat, KPU (Komisi Pemilihan Umum) itu produk rakyat Indonesia, produk kita bersama, bukan produk fasis dan komunis," tegas Hasanuddin, yang juga politisi PDI-P, di Jakarta, Rabu (6/8).

Hasanuddin menegaskan bahwa NKRI dibangun, direbut, dan diperjuangkan oleh para pahlawan dengan darah dan nyawa mereka. Dan seluruh rakyat Indonesia, sedang berjuang mempertahankan dan mengisi kemerdekaan itu.

"Termasuk di dalamnya Prabowo ikut andil dalam mempertahankan NKRI. Dalam 10 tahun terakhir ini, Susilo Bambang Yudhoyono juga ikut mempertahankan NKRI dan mengisi kemerdekaan," ujarnya.

Maka ungkapan Prabowo yang menyebut bahwa Indonesia adalah negara totaliter, fasis, dan komunis, menurut Hasanuddin, adalah pernyataan yang menyakitkan hati.

Seandainya pun Prabowo melihat ada masalah dalam demokrasi di Indonesia, menurut Hasanuddin, hal itu biasa terjadi di negara yang memakai sistem ini di mana pun. Dan tentu ada solusi yang disiapkan dalam menangani sengketa terkait pemilu atau pilpres, yaitu melalui MK sebagai lembaga hukum yang sah di Republik Indonesia.

"Kita harus saling menghormati proses hukum itu. Bangsa Indonesia, siapa pun di dalamnya, harus menghormati dan tunduk pada keputusan MK nanti," ujarnya.

"Marilah kita menggunakan kearifan dan keikhlasan, serta jiwa kenegarawanan. Kekuasaan itu lebih penting demi kepentingan rakyat."

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengaku bahwa pihaknya merasa tersakiti dengan proses Pemilu Presiden 2014. Prabowo menuding adanya praktik penyimpangan, ketidakjujuran, dan ketidakadilan yang dilakukan penyelenggara pemilu.

Dalam sidang perdana di MK, Prabowo memberi contoh dirinya dan Hatta Rajasa tidak mendapat suara sama sekali di ratusan tempat pemungutan suara (TPS) saat Pilpres 9 Juli lalu. Namun Prabowo tak memberi contoh lokasi TPS.

Padahal, kata Prabowo, dirinya dan Hatta didukung hingga tujuh parpol. Koalisi pendukungnya memperoleh hingga 62 persen suara saat pemilu legislatif April lalu. Di sisi lain, tanpa menyebut nama, Prabowo mengatakan, pasangan lain memperoleh suara 100 persen.

Awalnya, Prabowo menyebut hal seperti itu hanya terjadi di negara totaliter di Korea Utara. Belakangan, ia meralat pernyataannya.

"Saya ralat, di Korea Utara pun tidak terjadi, mereka bikin 99 persen. Di kita (Indonesia) ada yang 100 persen. Ini luar biasa, ini hanya terjadi di negara totaliter, fasis, komunis," kata Prabowo.

"Kita ada saksi (yang memberikan suara di TPS), masa saksinya tidak dihitung?"

Untuk diketahui, pasangan Jokowi-JK juga tidak mendapatkan satu suara pun di 17 TPS di Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Seluruh suara pemilih di 17 TPS ini diberikan untuk pasangan Prabowo-Hatta. Secara total, Prabowo-Hatta menang telak di kabupaten di Pulau Madura.