Kabinet Jokowi Takkan Terperangkap Dalam Postur Birokrasi

Jakarta - Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, menyatakan, dalam membantu Jokowi-JK mengambil pilihan-pilihan kebijakan, pihaknya takkan terjebak pada dikotomi kabinet gemuk atau kurus, profesional atau dari parpol.

"Kita takkan terjebak pada kabinet yang gemuk atau kurus. Kalau seperti itu, kita akan terjebak postur birokrasi. Karena selama ini, itu masalahnya ada pada soal ego birokrasi, ego sektoral, overlap fungsi. Sehingga kita tak masuk pada persoalan itu," jelas Hasto di Jakarta, Senin (11/8).

Dia menjelaskan postur birokrasi yang akan dibangun adalah hak prerogatif Jokowi-JK sebagai presiden dan wapres terpilih. Namun harus diketahui bahwa sesuai visi misinya, posturnya harus menjabarkan prinsip Trisakti: berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

"Portofolio menteri adalah bagaimana mereka bisa menjalankan Trisakti. Ketiganya terkait satu dengan yang lain. Soal pembentukannya, akan tunduk ke UU yang ada. Spiritnya menjamin pemerintahan bisa lebih efektif, yang berani mengambil langkah terobosan mengingat tantangan ke depan berat," jelasnya.

Semisal di jabatan Kementerian Keuangan, tentu saja yang akan dilihat adalah bagaimana menciptakan kondisi hingga mencari sosok yang bisa mengambil terobosan untuk meningkatkan tax ratio yang selama ini hanya meningkat 0,2 persen. Lalu

"Maka dibutuhkan yang tak hanya pandai bicara, tapi mampu meningkatkan itu, mampu membuat efisiensi, bagaimana beban utang besar selesai," jelasnya.

Selain itu, postur kabinet juga takkan terjebak wacana asal dari kalangan profesional atau kalangan parpol. Karena seorang profesional tak mesti harus datang dari orang nonparpol. Di parpol sendiri bertaburan sosok-sosok profesional yang canggih.

Hasto menegaskan Indonesia tak butuh seorang kutu buku, tapi tak paham bagaimana memimpin dan meningkatkan perekonomian bangs ayang berdikari.

"Jadi isunya bukan pada dari parpol atau tidak. Di SKK Migas dulu ada Rudi Rubiandini yang dianggap profesional, tapi belakangan terjebak korupsi juga. Jadi yang penting bukan dikotomi partai- non partai, tapi komitmen kebangsaan demi memutus mata rantai korupsi," kata Hasto.

"Sistem juga akan dibenahi. Begitu ada pejabat negara korupsi, harus ada pemiskinan. Jangan seperti sekarang. Mata rantai korupsi harus diputus benar."

Dia mengaku semuanya masih dikaji secara mendalam, dengan opsi perombakan mendasar, moderat, dan aspek mementingkan pembenahan fungsi kabinet. Tulang punggungnya ada di Kelompok Kerja (Pokja) yang akan segera bekerja demi menyusun konsep dan pilihan kebijakan yang lebih menyeluruh.

"Pokja itu nanti tulang punggungnya. Tim Transisi ini hanya sebagai supporting system agar Pokja bisa menemukan akar persoalan dan memiliki rekomendasi yang lebih applied dan realistik," tegas Hasto.

"Semuanya masih berproses. Tak bisa sekarang kita dapat nama dan jumlah kursi. Karena itu nanti sepenuhnya hak prerogatif Pak Jokowi dan Pak JK."

Sementara Deputi Tim Transisi Jokowi-JK lainnya, Andi Widjajanto, mengakui pihaknya sedang menyusun struktur 80-an orang yang disiapkan masuk ke 16 Pokja yang akan bekerja membantu Jokowi-JK menyiapkan rancangan kebijakan strategis yang mendesak untuk segera direalisasikan ketika Pemerintahan baru mulai bekerja.

Dengan itu, akan semakin bisa memantapkan opsi-opsi atas arsitektur kementerian yang bisa dipilih oleh Jokowi-JK.

16 Pokja itu masing-masing berisi 5 orang profesional dan ahli di bidangnya untuk membantu Jokowi.

"Mereka orang-orang baik berasal dari LSM, relawan, dan parpol pendukung. Cuma karakternya harus profesional di bidangnya," kata Andi Widjajanto.

Yang dari parpol, kata Andi, dikhususkan untuk para ahli yang tak sedang duduk sebagai anggota DPR. Bagi para ahli yang duduk di kursi DPR, akan dipanggil dalam posisi sebagai narasumber bagi Pokja untuk menyusun kerangka kebijakan yang bisa dipakai Jokowi-JK nantinya.

"Yang pasti kita bukan mencari calon menteri. Mereka di Pokja akan bekerja menyusun kerangka kerja kebijakan dan kerangka kerja. Sudah diseleksi, tinggal memanggil. Diharapkan tuntas Senin depan," jelas Andi.

"Mungkin saja diantara mereka ada yang jadi menteri. Tergantung Pak Jokowi-JK, headhunternya mau ditempatkan dimana."