ADB Nilai PAD DKI Sudah Efektif dan Efisien

Jakarta - Country Director ADB, Adrian Ruthenberg, mengatakan Pemprov DKI telah menjadi contoh yang baik dalam pengelolaan administrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan secara modern, efektif dan efisien.

Kerja sama dengan Pemprov DKI, lanjutnya, akan berfokus pada upaya transformasi institusi untuk peningkatan kapabilitas dan kredibilitas Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI.

"Sehingga DPP dapat melayani masyarakat pembayar pajak dengan lebih baik lagi, agar tercapai tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi. Pelayanan yang prima oleh DPP sebagai pengelola administrasi pajak, sangat penting untuk mencapai tingkat kepatuhan sukarela tersebut," kata Ruthenberg dalam acara Penandatanganan MoU antara Pemprov DKI dengan ADB di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (15/8).

Menurutnya, warga Jakarta sangat membutuhkan pelayanan publik yang berkualitas dalam menunjang pelaksanaan aktifitas mereka sehari-hari. Seperti penyediaan transportasi massal, perbaikan jalan, penyelesaian fly over, penyediaan rumah susun untuk mengurangi kemacetan serta perbaikan kanal untuk mengurangi banjir menjadi hal yang sangat penting bagi warga Jakarta.
"Untuk mewujudkan semuanya itu, tentu dibutuhkan investasi di bidang infrastruktur. Tentunya sumber pendanaannya diharapkan dari PAD," ujarnya.

Selain itu, Ruthenberg menyatakan peningkatan efisiensi kinerja pemerintahan juga merupakan salah satu faktor untuk memperbaiki iklim usaha di ibu kota. "Jadi melalui kerja sama teknis ini, mudah-mudahan ADB dapat berkontribusi untuk meningkatkan pembangunan wilayah DKI Jakarta. Serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga DKI Jakarta," harapnya.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Iwan Setiawandi mengatakan kerja sama dengan ADB akan berlangsung selama tiga tahun. ADB akan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan pelayanan publik DKI, khususnya yang berkaitan dengan budaya kerja dan pelayanan.

"Teman-teman ADB ini melihat DKI Jakarta sebagai model. Untuk percontohan di bidang manajemen keuangan terutama sektor penerimaan pajak, bagi daerah lain," ujar Iwan.

Nantinya, ADB akan mempelajari dan mendiagnosa kinerja DPP DKI untuk menemukan kelemahan yang ada. Dari kelemahan tersebut, ADB akan melakukan perbaikan hingga pelayanan publik di bidang pajak semakin baik.

Hal yang akan dirubah adalah, budaya kerja, transparansi penetapan besaran pajak, modernisasi sistem administrasi, penegakan hukum bidang perpajakan dan dasar hukum penarikan pajak.