Poempida: Konsep Sudah Ada Tinggal "Political Will"

Jakarta - Visi dan misi Presiden Terpilih Indonesia 2014-2015 untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia disambut baik oleh banyak pihak.

Politisi, akademisi, dan praktisi yang tergabung dalam Relawan Jusuf Kalla (RJK) mengatakan perlu adanya pengawalan dari masyarakat agar program yang nantinya akan dijalankan untuk mewujudkan visi-misi tersebut tidak keluar dari track-nya.

RJK menilai, secara konseptual, Indonesia tidak kekurangan gagasan bagaimana mewujudkan visi-misi tersebut. Hanya saja, diperlukan political will atau keinginan pemerintah untuk mewujudkannya.

Mantan politisi Golkar, Poempida Hidayatullah mengatakan, dengan political will yang tepat, visi-misi yang disodorkan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla dapat diimplementasikan. Musuh terbesar pemerintah menurutnya adalah comfort zone.

"Misalnya, selama ini kita selalu melakukan mekanisme ekspor minyak mentah dan impor fuel. Kenapa mereka melakukan ini, itu dikarenakan mereka juga menikmatinya," ujarnya pada diskusi publik RJK di Hall Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/8).

Selain penyakit comfort zone politikus, masalah lain yang tak kalah penting terkait kemaritiman adalah tetap menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia.

Selama ini Poempida menilai, Zona Ekonomi Eksklusif yang berjarak 12 mil dari garis pantai Indonesia hanya merupakan klaim yuridis saja. Kenyataannya, wilayah itu terus menjadi pencurian besar-besaran hasil laut Indonesia. "Ini harus dijaga. Kenapa wilayah itu bisa bolong dan seakan-akan menjadi milik internasional," tambahnya.

Ke depannya, Poempida berharap, Jokowi-JK dapat memutus mekanisme tersebut. "Mudahan-mudahan Jokowi-JK bisa membuat perubahan. Ke depan saya berharap, pengalaman ini bisa jadi masukan. Masalah maritim seharusnya dapat menjadi sentra income," tutupnya.