Penyelenggara Pemilu Harus Evaluasi Kinerja

Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil mengimbau penyelenggara pemilu untuk mengevaluasi kinerja mereka sehingga bisa lebih profesional dan independen.

"Ini pembelajaran untuk KPU. Khususnya di daerah," kata Pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti di Kedai Dili, Jakarta Pusat, Jumat (22/8).

Dia mengatakan sengketa hasil pemilihan umum yang sudah tiga kali disengketakan di Mahkamah Konstitusi merupakan isyarat ada yang tidak beres baik pada profesionalitas penyelenggara maupun peraturan yang mereka buat.

Ray mengatakan, meskipun KPU tingkat nasional patut diapresiasi, pemecatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap KPUD Dogiyai maupun KPUD Serang mengindikasikan kurangnya profesionalitas dan independensi penyelenggara.

"Pengawasannya sendiri lemah. Saya pikir ini sudah cukup, ayo sekarang tingkatkan," imbuhnya.

Pengamat politik itu juga mengkritisi kinerja Badan Pengawas Pemilu RI.

Menurutnya, perbedaan pendapat antara anggota Bawaslu soal pembukaan kotak suara membuktikan kurang solid dan jelasnya bentuk pengawasan Bawaslu.

Apalagi, Ray menilai, media dan masyarakat sipil yang pada pilpres lalu sangat kritis mengawal menjadikan peran Bawaslu tak begitu tampak.

"Orang lain mengawal pemilu, Bawaslu enggak malu? Jadi kesadaran masyarakat meningkat, medianya juga kritis, Bawaslu seperti kehilangan peran. Ini menunjukkan kurang optimalnya pengawas. Setiap KPU terbukti melanggar itu artinya ketiadaan pengawas," tukasnya.