Maruarar: Pemerintah Jangan Gunakan Cara Instan Tangani BBM Bersubsidi

Jakarta - Walau desakan semakin menguat atas perlunya menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), PDI-P tetap berpandangan bahwa itu bukanlah opsi utama. Sebab dianggap kenaikan harga BBM masih bisa dihindari dengan berbagai langkah untuk menaikkan pendapatan negara.

Ketua DPP PDI-P yang juga Anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait, menyatakan selama 10 tahun terakhir, PDI-P konsisten menolak kenaikan harga BBM yang selalu diusulkan pemerintah dengan alasan defisit anggaran negara. Kondisi sama juga diprediksi akan terjadi dengan struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 yang disiapkan Pemerintah SBY.

Politisi yang akrab disapa Ara itu lalu menjelaskan bahwa PDI-P sudah berkali-kali mendorongkan usulan ke pemerintahan SBY, bahwa defisit hanya bisa dijawab dengan efisiensi, dibersihkannya penyelewengan, dan meningkatkan pemasukan negara.

Dan hal itupun tetap berlaku di masa pemerintahan ke depan, di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

"Cara paling mudah memang mengurangi pengeluaran semisal memotong subsidi sehingga harga BBM naik. Tapi justru cara gampang seperti itu yang selalu kami tolak karena imbasnya kepada rakyat," tegas politisi yang sering dipanggil Ara ini di Jakarta, Jumat (29/8).

Karena itulah dia menekankan bahwa PDI-P justru mendorong agar opsi utamanya bukanlah menaikkan harga BBM, tetapi melakukan serangkaian langkah efisiensi hingga meningkatkan pemasukan negara itu.

"Apakah penyelundupan dan mafia migas sudah diberantas? Kenapa impor minyak tak langsung oleh Pertamina? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyatakan itu masalah memang ada. Itu dulu yang harus diselesaikan," tegas Ara.

"Audit investigasi juga penggunaan BBM. Selama ini bagaimana sebenarnya, produksi bagaimana dan biayanya berapa, lalu BBM itu buat siapa saja. Semuanya belum transparan. Jadi akar masalah ini diselesaikan,"

Sementara untuk meningkatkan pendapatan negara, kata Ara, bisa dilakukan dengan mencari sumber pendapatan negara baru. Semisal menagih tunggakan royalti pertambangan yang jumlahnya triliunan rupiah. Selain itu Pemerintah bisa menaikkan cukai barang-barang semacam rokok, alkohol, dan minuman bersoda.

"Jadi kita bisa hindari kenaikan harga BBM selama yang saya sebut itu dilakukan. Saya yakin kalau itu dilakukan, rakyat di belakang Jokowi-JK. Rakyat pasti mau mafia migas diberantas, ingin bagaimana supaya sektor perminyakan kita diperbaiki," ujarnya.

Dia juga sepakat bila langkah lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengontrol penggunaan BBM bersubsidi. Selama ini, lanjut Ara, yang ada hanya tudingan bahwa pengguna BBM itu tak tepat sasaran, namun tanpa tindak lanjut berupa aturan ketat soal penggunanya.

"Supaya tepat sasaran, bikin dulu dong kriteria dan aturan jelas soal siapa yang boleh memakai BBM bersubsidi. Lalu batalkan peraturan mobil murah, dan ganti dengan transportasi murah," bebernya.

"Yang penting harga BBM jangan dinaikkan dulu, asal langkah-langkah yang saya sebut tadi dilakukan."