Nasrullah: Pilkada Model Orde Baru Tidak Menempatkan Rakyat Secara Manusiawi

Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah mengatakan, mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti halnya yang pernah dilaksanakan pada masa orde baru adalah sikap politik yang tidak menempatkan rakyat secara manusiawi, bahwa rakyat juga punya hak konstitusional dalam menentukan pemimpinnya.

"Alangkah naif, ketika reformasi mencoba menempatkan rakyat sebagai manusia namun tiba-tiba dimundurkan kembali menjadi tidak langsung. Padahal saat ini, dalam berdemokrasi kita satu tingkat di atas negara lain, yaitu demokrasi yang substantif," katanya di Media Center Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (12/9).

Menurut Nasrullah, apa yang bangsa ini rasakan pada era orde baru adalah perlakuan ketidakadilan kepada rakyat. Padahal semangat reformasi ingin menempatkan derajat demokrasi kepada rakyat.

"Pemilihan langsung merupakan investasi yang berharga bagi negara. Akan menjadi sia-sia apabila investasi yang kita bangun ini terciderai oleh ulah orang tertentu," imbuhnya.

Nasrullah mengatakan, padahal, pilkada langsung adalah sistem pemilu tingkat daerah yang baru negara ini jalankan belum sampai satu dekade. Sehingga temuan-temuan pelanggaran adalah sebuah proses dalam pembelajaran berdemokrasi.

"Saya melihat lebih banyak yang baik daripada yang buruknya. Artinya, marilah kita bersama-sama mengembalikan marwah bangsa ini. Semangat reformasi jangan sampai kita ingkari," katanya.