Bidan Swasta di Malang Enggan Layani Jampersal
Senin, 12 Desember 2011 | 07:44 WIB
Lantaran nilai subsidinya jauh dari biaya normal.
Bidan swasta yang praktik di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, masih banyak yang enggan melayani persalinan yang menggunakan jaminan persalinan atau jampersal, karena nilai subsidinya jauh dari biaya normal.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Enny Sekarrenangganingati, mengatakan subsidi program jampersal memang sangat rendah, yakni hanya Rp350 ribu untuk persalinan normal. Padahal umumnya biayanya sekitar Rp600 ribu.
"Rendahnya subsidi ini yang menyebabkan para bidan swasta 'malas' melayani persalinan dengan biaya jampersal. Kondisi ini menjadikan anggaran jampersal tidak terserap maksimal," katanya.
Ia berharap pada tahun depan nominal subsidi jampersal dinaikkan, agar para bidan swasta terpacu untuk melayani persalinan dengan jampersal, sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik dan cepat.
Selain masih banyaknya bidan swasta yang enggan melayani persalinan dengan jampersal, lanjut Enny, minimnya serapan anggaran jampersal itu juga disebabkan kurang maksimalnya sosialisasi akibat mepetnya waktu.
"Kami harus akui bahwa program jampersal masih minim sosialiasasi. Program jampersal diiluncurkan pada April, dan Mei sudah direalisasikan, sehingga waktu sosialisasinya sangat minim," imbuhnya.
Bidan swasta yang praktik di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, masih banyak yang enggan melayani persalinan yang menggunakan jaminan persalinan atau jampersal, karena nilai subsidinya jauh dari biaya normal.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Enny Sekarrenangganingati, mengatakan subsidi program jampersal memang sangat rendah, yakni hanya Rp350 ribu untuk persalinan normal. Padahal umumnya biayanya sekitar Rp600 ribu.
"Rendahnya subsidi ini yang menyebabkan para bidan swasta 'malas' melayani persalinan dengan biaya jampersal. Kondisi ini menjadikan anggaran jampersal tidak terserap maksimal," katanya.
Ia berharap pada tahun depan nominal subsidi jampersal dinaikkan, agar para bidan swasta terpacu untuk melayani persalinan dengan jampersal, sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik dan cepat.
Selain masih banyaknya bidan swasta yang enggan melayani persalinan dengan jampersal, lanjut Enny, minimnya serapan anggaran jampersal itu juga disebabkan kurang maksimalnya sosialisasi akibat mepetnya waktu.
"Kami harus akui bahwa program jampersal masih minim sosialiasasi. Program jampersal diiluncurkan pada April, dan Mei sudah direalisasikan, sehingga waktu sosialisasinya sangat minim," imbuhnya.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
Bagikan
BERITA LAINNYA
ARTIKEL TERPOPULER
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
SUMATERA UTARA
5
B-FILES
Terseret dalam Perang dengan Israel, Lebanon Adukan Iran kepada PBB




