Laskar Pasola Demo Tolak MDT-DT

Kupang - Masyarakat kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan aksi demo yang melibatkan tokoh masyarakat, LSM, Tokoh Agama, pelajar dan masyarakat yang tergabung dalam Laskar Pasola menolak bupati dan wakil bupati yang telah dilantik oleh Mendagri Gumawan Fauzi.

Massa pendemo yang berjumlah sekitar 500 orang mendatangi gedung DPRD SBD menyampaikan aspirasi mereka.

Pelantikan bupati dan wakil bupati itu hasil kejahatan dengan melakukan penggelembungan suara dan memakai data palsu untuk mengusul proses pelantikan tersebut.

Proses Pilkada telah berlangsung dan KPUD telah anulir keputusannya hasil pleno revisi dan sudah disampaikan pada masyarakat dan pimpinan DPRD dan meneruskan kepada Mendagri melalui Gubernur NTT, Frans Lebu Raya.

"Kami pertanyakan dasar hukum Mendagri keluarkan surat keputusan pelantikan serta mendagri menyurati presiden untuk minta petunjuk, tetapi dalam surat mendagri tidak menyebutkan proses-proses yang benar. Mendagri tidak laporkan dokumen sebagai acuan hukum masih dalam sitaan Polres Sumba Barat," kata ketua Laskar Pasola, Agustinus Gollu Wola, Selasa, (16/9) sore.

Agustinus mengatakan, masyarakat hanya mengetahui perolehan suara terbanyak pilkada SBD pada 5 Agustus 2013 lalu sesuai CW1-KWK adalah Kornelis Kodi Mete - Daud Lende Umbu Moto atau paket Konco Ole Ate.

"Kami dengan tegas menolak bupati Markus Dairo Talu dan wakil bupati Ndara Tanggu Kaha atau paket (MDT-DT) untuk memimpin kabupaten Sumba Barat Daya," kata Agustinus.

Tokoh masyarakat Kodi, M D Raya, menjelaskan, aksi unjuk rasa masyarakat itu dilakukan dengan spontan atau inisiatif sendiri masyarakat.

"Kami akan tetap demo sampai kapanpun," kata Raya.

Ketua Sementara DPRD SBD, Rudolf Holo didampingi wakil ketua sementara Timotius Malo Rina, mengapresiasi aksi Laskar Pasola yang melakukan aksi demo secara damai.

"Mengenai semua aspirasi yang disampaikan ke DPRD SBD akan ditampung dan disampaikan sesuai mekanisme yang ada di DPRD SBD," kata Rudolf.

"Kami berkewajiban untuk mendengar. Tapi tidak bisa memutuskan saat ini, karena kami sebagai pimpinan sementara. Tidak langsung diproses. Akan melakukan koordinasi serta rujukan sesuai dengan tata tertib. Semua aspirasi itu akan disampaikan kepada pimpinan definitif untuk selanjutnya akan dibahas sesuai mekanisme di DPRD," kata Rodolf.

Romo Edy Reda, Pr, menyesalkan sikap Mendagri yang mengorbankan masyarakat SBD. "Kalau masyarakat sudah mulai tidak menghormati pemimpinnya didaerah, bagaimana kelanjutan pembangunan didaerah itu. masalah tersebut akan menambah penderitaan masyarakat di SBD," kata Romo Edy Reda