Survei LSI: Jika Pilkada Langsung Dihapus, SBY Paling Disalahkan

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) paling disalahkan masyarakat jika Pilkada Langsung benar-benar dihapus. Alasanya, selaku presiden, SBY punya kapasitas dan kedudukan untuk menghentikan atau menarik kembali RUU Pilkada yang berisikan penghapusan Pilkada Langsung.

Di sisi lain, selaku Ketua Umum Partai Demokrat yang saat ini menjadi pemilik suara terbanyak di DPR, SBY bisa memerintahkan para kadernya di DPR agar menolak UU Pilkada yang menghapus Pilkada Langsung atau dikembalikan ke DPRD.

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), 14-16 September 2014 menunjukkan 83,07 persen responden menyatakan SBY paling bersalah jika hak politik warga untuk memilih secara langsung kepala daerah dicabut dan dikembalikan ke DPRD. Hanya 13,41 persen publik yang menyatakan SBY tidak dapat disalahkan.

"Publik menilai SBY sebagai aktor utama kemunduran demokrasi jika pilkada oleh DPRD. Bandul RUU Pilkada kini di tangan SBY sebagai presiden dan ketua umum Partai Demokrat," kata peneliti dari LSI Adrian Sopa saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/9).

Survei dilakukan melalui quick poll dengan menggunakan metode multistage random sampling. Jumlah responden mencapai 1.200 orang dengan tingkat kesalahan (margin of error) 2,9 persen. Survei dilaksanakan di 33 propinsi di Indonesia.

Adrian menjelaskan publik yang menyatakan Presiden SBY bersalah merata di semua segmen masyarakat. Kaum pria, tinggal di kota, berpendidikan tinggi, dan berstatus ekonomi menengah atas, lebih tinggi prosentasenya menyatakan Presiden SBY bersalah dibanding dengan dengan mereka yang wanita, tinggal di pedesaan dan berekonomi bawah.

"Tingginya prosentase kelas menengah perkotaan menyalahkan SBY jika Pilkada oleh DPRD karena pemahaman mereka terhadap pentingnya posisi SBY sebagai presiden dan Ketua Umum Partai Demokrat," ujarnya.