Masalah Demokrasi Jadi Fokus Pidato Ilmiah SBY di Kyoto

Kyoto - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadikan masalah demokrasi sebagai titik sentral saat membacakan pidato ilmiah pada upacara penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Ritsumeikan Kyoto, Jepang, Senin (29/9).

Selain menyinggung mengenai perpaduan antara pembangunan dan demokrasi, wartawan Investor Daily, Novy Lumanauw langsung dari Kyoto melaporkan, SBY juga mengungkapkan mengenai proses transisi demokrasi, dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung di Indonesia.

SBY mengatakan, demokrasi harus jalan beriringan satu paket dengan pembangunan ekonomi. Demokrasi tidak bisa mendahului dan mengesampingkan pembangunan. "Kita tidak bisa memilih antara demokrasi atau pembangunan. Justru, kita harus padukan secara bersama demokrasi dan pembangunan," kata SBY.

Dia menyebutkan, demokrasi yang dibangun Indonesia berkembang secara substansial dari sebuah gejolak transisi menjadi demokrasi yang aktif. "Kami telah melaksanakan beberapa kali pemilihan umum, yang secara rutin diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Pada tahun 1999, 2004, dan tahun 2014 ini," katanya.

SBY mengatakan, pada setiap penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), rakyat antusias berpartisipasi untuk memilih para pemimpinnya. Bahkan, katanya, di Amerika Serikat (AS) tingkat partisipasi masyarakat hanya 57 persen dan di Jepang sekitar 52 persen.

"Keikutsertaan masyarakat mencapai 85 persen untuk tiga pemilu pertama dan pada tahun ini jumlahnya mencapai 70 persen, suatu angka partisipasi yang tinggi dibandingkan standar internasional," katanya.

Lebih lanjut dikatakan, demokrasi di Indonesia juga makin stabil. Sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India dan AS, Indonesia pernah mengalami suatu periode ketidakstabilan, yaitu pada 1998-2004. "Dalam kurun waktu itu, kami memiliki empat presiden, di mana setiap presiden memerintah selama 1,5 tahun," katanya.

Periode sulit itu berangsur pulih mulai tahun 2004, ketika SBY menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis.

"Demokrasi kami juga tumbuh semakin dalam. Sejak tahun 2004, para gubernur, bupati, dan wali kota juga dipilih langsung oleh rakyat. Keadaan ini berhasil membalikkan piramida dan landskap politik Indonesia," katanya.

Sementara selain SBY, Universitas Ritsumeikan Kyoto di Jepang itu juga pernah memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad dan mantan Presiden Korea Selatan Kim Dae-Jung.

Penganugerahan digelar dalam sidang terbuka yang dipimpin Rektor Universitas Ritsumeikan Dr Kiyofumi Kawaguchi. Hadir pada kesempatan itu, Ibu Negara Ani Yudhoyono, Dubes RI untuk Kekaisaran Jepang Yusron Ihza Mahendra, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Chairul Tanjung.

Selanjutnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perdagangan Muhamad Lutfi, dan Ketua Komite Inovasi Nasional (KIN) Emil Salim. Berikutnya Mendikbud Muhammad Nuh, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, dan Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha.

Dari pihak Jepang, Ketua Asosiasi Indonesia-Jepang (Japinda) yang juga mantan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda dan Ketua Yayasan Ritsumeikan‎ Toyo'omi Nagata.

Prosesi penganugerahan yang digelar di Nakagawa Hall, Kampus Suzaku, Universitas Ritsumeikan itu diawali pembacaan curriculum vitae (CV) Presiden SBY yang dilakukan Dr Kiyofumi.

Setelah pembaca‎an CV, Rektor Universitas Ritsumeikan didampingi Dekan Fakultas Hubungan Internasional Profesor Keiji Nakatsuji melakukan pemindahan tali topi dilanjutkan penyerahan sertifikat.

Saat menyerahkan sertifikat kepada SBY, Rektor mengucapkan kalimat dalam bahasa Jepang, yang ‎berarti menyatakan Presiden RI dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa.