Umur Koalisi Merah Putih Diprediksi Tidak Bertahan Lama

Kamis, 9 Oktober 2014 | 16:44 WIB

Penulis: Robertus Wardi | Editor: FER

URL berhasil di salin.

Paket koalisi Merah Putih dari fraksi PAN, Zulkifli Hasan (tengah) sebagai Ketua MPR RI, berserta wakilnya dari fraksi Demokrat RI, EE Mangindaan (kanan), fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (kiri), dari DPD Oesman Sapta Odang (dua kanan) dan fraksi Golkar, Mahyudin (dua kiri), berfoto bersama usai pelanikan menjadi pimpinan MPR RI periode 2014 - 2019, yang digelar dalam rapat paripurna di gedung Nusantara 1, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/10) pagi. (Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao)

Jakarta - Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa pada Pilpres, 9 Juli lalu menyebut diri sebagai koalisi permanen. Artinya, koalisi itu akan berumur panjang hingga lima tahun mendatang.

Sejauh ini, manuver KMP memang cukup berhasil. Meski kalah Pilpres, mereka mampu menguasai DPR dan MPR. Keunggulan itu membawa optimisme bahwa KMP memang akan berumur panjang.
Namun lembaga analis politik, Charta Politika punya prediksi lain. Lembaga itu melihat umur KMP tidak akan lama lagi akan berakhir. Berakhirnya keberadaan KMP setelah bagi-bagi kekuasaan di DPR selesai.

"Jika semua pimpinan Komisi dan alat kelengkapan dewan terisi, lalu apa yang menyatukan mereka kembali. Apa alasan sehingga mereka masih bersatu mendukung Prabowo-Hatta? Jawabannya, tidak ada. Maka setelah bagi-bagi kekuasan di DPR, koalisi itu dengan sendirinya akan memudar," kata Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya dalam diskusi bertema "Kabinet Harapan Rakyat" di Jakarta, Kamis (9/10).

Tampil pula sebagai pembicara pada diskusi itu pengamat politik dari Universitas Indonesia Andrinof Chaniago dan Ketum Pergerakan Indonesia Arie Sudjito.

Yunarto menjelaskan tujuan awal dari kehadiran KMP adalah untuk memenangkan Prabowo-Hatta. Harapannya jika pasangan ini menang, partai pendukung akan mendapatkan jatah menteri. Namun pada akhirnya, pasangan ini kalah. Tetapi KMP beruntung karena masih menguasai pimpinan DPR dan MPR.

Setelah pembagian kursi selesai, baik di DPR dan MPR maka tidak ada lagi yang diperebutkan. Yang ada adalah membawa kepentingan partai masing-masing. Pada perebutan kepentingan itu, kekompakan koalisi itu pasti goyah.

"Berbeda dengan koalisi dalam pemerintahan karena ada jabatan menteri yang dipegang. Setidaknya tiap partai berusaha agar jabatan tersebut tidak hilang karena akan kehilangan proyek atau penghasilan bagi partai. Kemudian pemerintah adalah pemilik anggaran yang menjadi magnet perekat koalisi. Kalau di parlemen, tidak ada magnet yang bisa menyatukan dalam jangka panjang. Semua bergantung isu dan kepentingan," jelasnya.