Politikus Partai Demokrat Harapkan Seleksi Menteri Terbuka

Jakarta - Presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) melakukan seleksi calon menteri secara tertutup.

Proses seleksi berbeda dengan langkah yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2009. Saat itu, SBY menggelar uji kepatutan dan kelayakan secara transparan atau terbuka.

"Masing-masing presiden punya cara untuk tentukan menteri. Tentu kita harus hormati pilihan Pak Jokowi," kata politikus Partai Demokrat (PD), Herman Khaeron.

Hal itu disampaikannya saat dihubungi, Minggu (12/10).

"Semasa presiden SBY, seleksi dilakukan secara transparan, bahkan media juga mempublikasikannya sehingga ada kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui calon menteri. Sebaiknya memang terbuka sehingga diharapkan akan dihasilkan menteri-menteri yang memenuhi kriteria dan harapan rakyat," tegas Anggota DPR dari Fraksi PD ini.

Pakar politik dari Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung, Obsatar Sinaga justru mendukung seleksi menteri secara tertutup yang dilakukan Jokowi-JK.

"Saya kira Jokowi memilih cara lebih baik daripada SBY yang selalu memanfaatkan opini," kata Sinaga.

Dia menambahkan, menteri merupakan pembantu presiden. Dengan demikian, lanjutnya, presiden memiliki hak prerogratif untuk melakukan proses pemilihan atas pembantunya dalam pemerintahan.

"Yang terpenting diawasi oleh publik adalah kinerjanya pemerintahan nanti," imbuhnya.