KPU Gelar Evaluasi Pemilu 2014

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat evaluasi tingkat nasional terkait penyelenggaran pemilu 2014. Rapat yang diagendakan berlangsung dua hari tersebut melibatkan KPU Daerah dari 33 Provinsi seluruh Indonesia.

Rapat evaluasi ini akan membahas secara sistematis dan komprehensif terkait sistem pemilu, dari mulai persiapan penyelenggaraan, manajemen pemilu, integritas penyelenggara, integritas hasil pemilu, serta penyelesaian sengketa pemilu.

Dalam pidato pembukaannya, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik menekankan kepada pemimpin KPUD agar semuanya memiliki catatan tertulis evaluasi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2014.

"Saya berharap saudara-saudara punya catatan selain catatan kelembagaan tentang apa yang dilakukan baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Dari catatan itu kita akan dapat pembelajaran yang harus dituliskan. Kalau tidak dituliskan masalah yang sama akan berulang, yang dianggap bukan bagian dari pengalaman," katanya di di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (13/10).

Husni mencontohkan, terkait pengalaman pemilu 2009 soal tertukarnya surat suara antara TPS, itu telah terjadi juga pada pemilu 2004. Meskipun Husni mengungkapkan terjadi penurunan volume masalah dari 2004 ke 2009.

Pada 2009 tersebut, dari tertukarnya surat suara antara TPS, Bawaslu sampai memidanakan KPU karena tidak melakukan pemungutan suara ulang, karena tidak sesuai dengan prinsip proporsional terbuka.

"Hal yang kami lakukan mencari info sebanyaknya masalah yang sama itu terjadi pada pemilu sebelumnya atau tidak. Nah, ini keuntungannya, kalau punya catatan. Ini yang kami targetkan pada rapat evaluasi ini," ujarnya.

Husni mengajak pemimpin KPU daerah tersebut untuk tidak sungkan-sungkan memberikan sarannya sebagai sumbangsih agar permasalahan-permasalahan yang telah terjadi tidak terulang lagi.

"Kalau tidak, akan terulang dan hanya sekadar mencari masalah. Jadi laporan hasil evaluasi harus benar-benar proporsional. Muncul dari kesadaran sendiri," imbuh Husni.

Selain itu, mantan ketua KPUD Provinsi Sumatera Barat tersebut juga mengimbau, dalam menuliskan evaluasinya, pimpinan KPUD harus menggunakan bahasa yang merakyat, bukan bahasa laporan yang kaku seperti biasanya.

Dari evaluasi ini, Husni berharap akan menjadi motivasi bagi KPUD untuk mencapai kapasitas yang lebih baik dalam menyelenggarakan pemilu ke depan.