Kesenjangan Pelayanan di Daerah Akibat Ulah Pejabat Publik

Jakarta - Indonesia Governance Index (IGI) yang diinisiasi Kemitraan (Partnership for Governance Reform in Indonesia) menyatakan, hingga 2014, terjadi kesenjangan pelayanan dasar pada publik yang berdampak pada tingkat kesejahterahan masyarakat di berbagai daerah Indonesia.

Peneliti utama Kemitraan, Lenny Hidayat mengatakan, tren IGI dari tahun 2008 hingga 2014 menyebutkan, buruknya kinerja pejabat politik (kepala daerah dan DPRD) berdampak langsung pada kesenjangan pelayanan publik dan tingkat kesejahterahan masyarakat.

"Buruknya kinerja pejabat politik menarik turun kinerja sektor lain, sebab mereka memiliki kontribusi signifikan dalam perhitungan indeks yakni 37 persen," kata Lenny dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/10).

IGI mengukur 34 kabupaten/kota di 33 provinsi. Kabupaten dan kota tersebut dipilih berdasarkan kriteria Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang meliputi wilayah IPM tinggi, sedang dan rendah.

Riset mengacu pada 126 indikator yang bersumber dari 30 dokumen publik, persepsi responden terpilih dan uji akses dari berbahai dokumen publik. Adapun masing-masing indikator ada pada enam prinsip good governance, yaitu partisipasi, keadilan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Berdasarkan hasil IGI, Kemitraan mengusulkan tujuh rekomendasi bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yakni:

1. Evaluasi kebijakan relasi pusat-daerah;
2. Keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan kesejahterahan;
3. Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) secara menyeluruh
4. Awasi Kinerja DPRD
5. Optimalisasi sistem e-goverment di daerah;
6. Sinkronisasi anggaran untuk kesejahterahan;
7. Perkuat interaksi empat arena.