Demokrat: Kritik Terhadap SBY Berlebihan

Kamis, 16 Oktober 2014 | 19:14 WIB
RW
FB
Penulis: Robertus Wardi | Editor: FMB
Ramadhan Pohan
Ramadhan Pohan (Antara)

Jakarta - Partai Demokrat (PD) menilai kritik terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait peghapusan Pilkada langsung sangat berlebihan. Seolah-olah masalah itu sumber utamanya adalah SBY. Padahal itu keputusan DPR.

Kritik yang disampaikan juga ingin meruntuhkan semua prestasi yang dicapai SBY selama 10 tahun kepemimpinannya. Seakan-akan prestasi selama 10 tahun hilang begitu saja dengan penghapusan pilkada langsung. Padahal masalah pilkada langsung itu hanya bagian kecil dari persoalan bangsa ini.

"Dari sepuluh pemerintahan yang berjalan, tidak sebandinglah antara prestasi dengan kritikan yang dibangun selama 10 tahun pemerintahan," kata Wakil Sekjen PD Ramadhan Pohan dalam dalam diskusi bertema "Dinamika Politik Luar Negeri" di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (16/10).

Seminar diadakan Partai Demokrat sebagai ungkapan terimakasih kepada SBY karena telah memimpin bangsa ini selama 10 tahun terakhir.

Selain Pohan, tampil pula sebagai pembicara Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal dan pengamat internasional Teuku Rezasyah.

Pohan menilai salah satu bukti nyata sikap SBY yang harus diberi tanggapan positif adalah dikeluarkannya Perppu soal Pilkada Langsung. Hal itu sebagai salah satu wujud perjuangan SBY menegakkan demokrasi di negara ini.

Menurutnya, hasil kinerja SBY selama sepuluh tahun pemerintahan justru banyak dihargai di luar negeri.

"Semua perdana menteri, tokoh-tokoh dunia mengakui kalau SBY mempunyai komunikasi politik yang baik selama ini di luar negeri. Dan saya khawatir, presiden yang baru nanti tidak bisa mengimbangi," ujar mantan anggota Komisi I DPR ini.

Dia menambahkan SBY di mata dunia internasional sebagai tokoh global dan regional. Alasannya, selama sepuluh masa pemerintahan, berhasil meletakkan dasar-dasar demokrasi.

"Jokowi harus bisa melihat itu. Semua yang dibangun dengan pondasi yang bagus, jangan dirusak lagi. Janganlah sampai Jokowi terpengaruh oleh suara-suara dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM)," tegas Pohan.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon