Jokowi-JK Butuh Menteri Yang Berani

Jumat, 17 Oktober 2014 | 21:24 WIB

Penulis: Markus Junianto Sihaloho | Editor: YUD

URL berhasil di salin.

Presiden Terpilih Joko Widodo (keempat kiri) dan Wapres terpilih Jusuf Kalla (keempat kanan) bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati (ketiga kanan) memaparkan hasil pertemuan dengan petinggi partai politik koalisi Indonesia Hebat di Kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar Jakarta, Minggu (5/10). (Antara/Yudhi Mahatma)

Jakarta - Kemenangan kubu Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta di DPR dan MPR memunculkan konsekuensi bahwa menteri-menteri kabinet Jokowi-JK tidak sekedar profesional, tapi harus mampu dan siap "berkelahi" dengan legislatif memperjuangkan program kabinet Jokowi-JK.

Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti, Fahmi Habsyi, di Jakarta, Jumat (17/10), mengatakan memang kabinet presidensial menempatkan Presiden kuat. Tapi di sisi lain, Pasal 74 ayat (1), (2), dan (6) UU MD3 memaksa menteri-menteri kabinet Jokowi-JK terkena konsekuensi hukum jika tidak melaksanakan rekomendasi DPR.

Menurut Fahmi, situasi Pemerintahan Pusat saat ini berbeda dengan pengalaman kesuksesan Jokowi di Solo.

"Selain Jokowi pemimpin yang merakyat, tapi secara politis juga pimpinan parlemen di sana dikendalikan PDI-P dan FX.Rudi selaku ketua DPC. Dia menjaga komunikasi politik untuk mengawal program," kata Fahmi.

"Begitu pula sukses di Jakarta, masih ada Komisi dan pimpinan dewan yang masih dikuasai partai pendukung Jokowi-JK. Kondisi sekarang tidak ceteris-paribus sehingga tak bisa gaya dan pola kebijakan waktu Jokowi jadi wali kota dan gubernur, dianggap bisa dilaksanakan saat menjadi presiden," beber Fahmi.

"Artinya kekuatan lobi dan komunikasi politik Tim Kabinet Jokowi-JK sangat berperan. Itu tantangannya. Bisa celaka 12 jika Jokowi-JK tidak menempatkan kriteria utama menteri memiliki rekam jejak loyalitas teruji, ideologis terhadap program Jokowi-JK juga hal rekam jejak integritas plus moralitas," jelasnya.

"Yang utama lagi, menterinya harus juga menguasai UU Politik MD3. Jangan naif. Jika hanya modal profesional dan pintar, tapi ketika digertak dan berkelahi dengan DPR menciut, bisa malah mandek visi-misi Jokowi-JK," ujarnya.

Menurut dia, sah saja bila Jokowi-JK berkeyakinan bisa menunjukkan kerja dan kinerja pada publik. Tapi bahaya kalau menterinya tidak bisa kerja karena tidak mau perang mengawal dan program kerja karena terhambat di Parlemen.

"Kalau begitu, kan publik tidak menilai kinerja menterinya, tapi dilihat kerja keseluruhan presidennya," ujar dia.