ICW Puji Cara Jokowi Libatkan KPK dan PPATK

Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) memuji cara pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses pembentukan kabinet.

"Ikhtiar Jokowi untuk melibatkan PPATK dan KPK harusnya dipandang positif, Jokowi membutuhkan PPATK dan KPK," ujar Peneliti Hukum pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Donal Fariz, dalam diskusi di Jakarta, Selasa (21/10).

Donal mengatakan, Jokowi tentu tidak bisa memastikan bagaimana rekam jejak menteri-menteri yang akan dia pilih dalam pembentukan kabinet.

"Dia juga tidak tahu transaksi keuangan yang dilakukan para calon menteri, serta bagaimana proses hukum yang melibatkan para calon tersebut," kata Donal.

Menurut Donal, menjadi aneh bila ada tuduhan yang menyebutkan proses pembentukan kabinet tersebut merupakan salah satu upaya pencitraan Jokowi.

"Ini bagus dan terkait dengan pemberantasan korupsi, harusnya didukung," kata Donal.

Donal mengatakan, tantangan terbesar Jokowi bukanlah ketika dia melibatkan KPK dan PPATK, namun sampai sejauh mana informasi yang dia terima kemudian ditindaklanjuti.

"Akan jadi masalah bila ada calon menteri yang mendapat rapor merah dari PPATK dan KPK, namun tetap dipilih. Ini kemudian hanya menjadi proses formal belaka," kata Donal.

Donal mengatakan, Jokowi harus memilih menteri yang mampu menutup celah untuk terjadinya transaksi antara kementerian lembaga dengan para politikus atau pengusaha.

"Maka Jokowi butuh PPATK dan KPK untuk membantu menutup kesempatan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata dia.

Menurut Donal, inisiatif Jokowi yang melibatkan PPATK dan KPK merupakan proses yang keluar dari tata cara lama dalam pembentukan kabinet, sehingga harus didukung positif.

"Ini harus didukung, dan dalam kesempatan ini Jokowi harus lebih bijak dalam memutuskan," kata Donal.