Jika Memuja Matematika Politik, Jokowi Dinilai Jadi SBY Kedua

Jakarta – Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengingatkan publik untuk tidak memaksa Presiden Joko Widodo terjebak dalam matematika politik di parlemen. Menurutnya, pemujaan matematika politik untuk mendapatkan dukungan besar di parlemen terbukti tidak menjamin bahwa kebijakan dan program-programnnya akan didukung parlemen.

"Publik jangan mendorong Jokowi membuat koalisi besar di parlemen. Jika demikian, Jokowi seperti SBY yang kedua, yang memuja metematika politik di parlemen. Seakan-akan jika menguasai parlemen, stabilitas politik akan tercipta,"ujar Yunarto di Jakarta pada Selasa (21/10).

Yunarto menilai mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan pemimpin yang memuja matematika politik di parlemen. SBY berpikir bahwa dengan adanya dominasi partai pendukung di parlemen, maka parlemen otomatis mendukung kebijakan-kebijakannya.

"Ternyata pikiran SBY meleset, tahun 2009, beliau mendapat 75,34 persen di parlemen. Tapi, dua bulan kalah dalam hak angket Century. Tidak ada manfaatnya, tidak ada jaminan pemerintah akan kuat,"tuturnya.

Lantaran terjebak dalam matematika politik, SBY, menurut Yunarto akhirnya terjerumus dalam politik bagi-bagi kursi menteri dengan partai politik.

"Ini yang harus dihindari Jokowi dan harus berani menjamin tidak akan bagi-bagi kursi dengan partai politik. Jokowi harus tampil percaya diri untuk mengeluarkan kebijakan yang prorakyat,"tegasnya.

Dia juga menganjurkan agar Jokowi tidak terlalu takut berlebihan dengan parlemen yang mengancam menjegalnya. Menurunya, sebentar lagi KMP akan bubar ketika libido kekuasaannya terpenuhi.

"KMP sebentar lagi bubar karena tidak ada lagi kekuasaan yang hendak mereka rebut setelah penentuan alat kelengkapan DPR. Yang tersisa mungkin hanya Gerindra dan PKS. Saya juga tidak yakin figur pemimpin yang dulu diusung jadi capres dan cawapres dapat menyatukan KMP,"pungkasnya.