Jokowi Diminta Tidak Masukkan "Mafia Proyek" dalam Kabinetnya

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan tidak mengakomodir "mafia proyek" untuk menjadi menteri. Sebab, para "mafia proyek" tersebut akan sulit diawasi jika terpilih sebagai menteri.

Hal itu disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (24/10).

"Jangan sampai ada mafia atau pemain proyek yang masuk kabinet Jokowi. 'Mafia proyek' nantinya berpotensi bermain dengan orang hukum," kata Adhie.

Dia mengakui, Jokowi maupun tim penyeleksi menteri akan kesulitan mendeteksi para mafia proyek. "Sulit memang 'mafia-mafia proyek' ini dideteksi," ujarnya.

Akan tetapi, menurutnya, Jokowi dapat menunjuk orang-orang kepercayaannya demi menelusuri "mafia proyek". "Kalau ada orang yang bisa kasih tahu Jokowi, misalnya si A 'mafia proyek', si B juga, saya yakin Jokowi akan dengar," ucapnya.

Dia menambahkan, Jokowi jangan hanya mengandalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Jokowi harus juga minta masukan ke Jaksa Agung. Karena Kejaksaan punya instrumen yang cukup untuk mengetahui rekam jejak calon-calon menteri," tegasnya.